Bank Mandiri Layani Pembayaran Cukai dan Kepabeanan "Online" di Entikong

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyediakan layanan elektronik guna mempermudah penerimaan terkait kepabeanan dan cukai secara online di wilayah perbatasan Indonesia. Ini dilakukan melalui penempatan mini ATM Mandiri di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat.

Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan pemasangan 59 unit mini ATM Bank Mandiri pada tahun ini untuk pembayaran Kepabeanan dan Cukai di Kantor-kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang telah ditunjuk oleh Ditjen Bea dan Cukai.

"Bank Mandiri berharap dapat menuntaskan proses penempatan unit mini ATM di seluruh kantor pelayanan Bea Cukai pada bulan Desember 2017," kata Direktur Government & Institutional Bank Mandiri Kartini Sally dalam pernyataan resmi, Kamis (10/8/2017).

Selain Entikong, mini ATM Mandiri akan turut dipasang di pos perbatasan lainnya di Indonesia antara lain seperti Nanga Badau, Motaain, Aruk, Motamasin, dan sebagainya.

“Layanan ini merupakan implementasi komitmen perseroan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran cukai, pajak ekspor dan impor atau biaya lain terkait Kepabeanan dan Cukai sehingga ikut menggenjot penerimaan negara,” jelas Kartini.

Saat ini Bank Mandiri telah tercatat sebagai salah satu bank persepsi Modul Penerimaan Negara Generasi kedua (MPN-G2), baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing dollar AS. Layanan perbankan perseroan juga telah dapat diakses masyarakat untuk pembayaran penerimaan negara secara online.

Selain mini ATM, Bank Mandiri telah menambahkan fitur pembayaran cukai, pajak ekspor dan impor dan kepabeanan pada alat pembayaran non tunai Mandiri, yakni melalui layanan e-Banking (mobile banking, internet banking, ATM Mandiri, dan Mandiri Cash Management).

Hal ini sejalan dengan program pemerintah terkait Gerakan Non Tunai (Cashless Society) di seluruh Kementerian dan Lembaga. Bank Mandiri telah memfasilitasi pembayaran penerimaan negara sebanyak 3,82 juta transaksi pada periode Januari hingga Juli 2017 senilai lebih dari Rp 216,83 triliun. Hampir 49 persen merupakan transaksi penerimaan negara terkait pajak.