KILAS EKONOMI

Menteri Eko: Masih Main-main dengan Dana Desa, Segera Kami Tangkap!

Kompas.com - 10/08/2017, 20:19 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo saat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo terkait penyempurnaan pengelolaan dana desa, Kamis (10/8/2017). Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT)Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo saat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo terkait penyempurnaan pengelolaan dana desa, Kamis (10/8/2017).
EditorSri Noviyanti

JAKARTA, KOMPAS.com – Munculnya sejumlah dugaan kasus korupsi terkait dana desa yang melibatkan pejabat daerah membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo geram. Ia memastikan, perangkat desa yang terbukti terlibat penyelewengan akan langsung dipecat.

"Bulan madu sudah selesai. Kalau kemarin (lalu masih) diingatkan terus, tidak lagi sekarang. Kalau masih macam-macam lagi dan main-main, (segera) kami tangkap,” ujar Eko setelah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/8/2017).

Dalam kesempatan itu, Eko menjelaskan bahwa pada 2016, pihaknya telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait korupsi dana desa sebanyak 932 pengaduan.

Dari jumlah itu, 200 laporan di antaranya diserahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan 167 diserahkan kepada kepolisian. Sisanya, merupakan laporan terkait permasalahan administrasi.

Untuk tahun ini, lanjutnya, laporan pengaduan yang diterima sebanyak 300 pengaduan. Saat ini Satgas Dana Desa masih terus memantau.

Latar belakang pendidikan

Meskipun jumlah angka saat dikalkulasi terlihat banyak, Eko menuturkan bahwa jumlah tersebut sebenarnya tak terlalu besar mengingat jumlah penerima dana yang mencapai 74.910 desa.

Namun, ia tetap melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa.

"Tentu kami tidak bisa menerima satu kesalahan pun. Persoalan itu (penyelewengan dana desa) adalah persoalan penanganan korupsi. (Solusinya) Ya (harus) kami tangani," tambahnya.

Eko mengakui bahwa 40 persen kepala desa di Indonesia saat ini hanya berlatarbelakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Aan tetapi, kata dia, seharusnya hal itu tidak jadi alasan untuk meragukan kemampuan desa dalam mengelola dana.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X