Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Modernisasi Pertanian Bakal Tekan Biaya Produksi Pangan

Kompas.com - 10/08/2017, 20:57 WIB


KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) sudah dan sedang melakukan pengendalian harga pangan mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir. Bantuan pemerintah berupa benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Suwandi mengatakan pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada petani merupakan upaya modernisasi pertanian.

Modernisasi, dia melanjutkan, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi.

Petani diperkirakan bisa menghemat 30 hingga 50 persen. Sebagaimana diungkapkan Menteri Andi Amran Sulaiman di Ciparay, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (5/8/2017) lalu, modernisasi itu bisa membuat biaya tanam, misalnya, dari Rp 2 juta turun menjadi Rp 1 juta.

Sejak 2015, Kementan juga menata kembali anggaran. Penataan anggaran bertujuan memprioritaskan porsi bantuan untuk petani. Per 2016, anggaran Kementan besarnya mencapai Rp 27,58 triliun.

(Baca: Anggaran Kementan Dalam APBNP 2016 Turun Rp 3,9 Triliun)

Berdasarkan data di laman pertanian.go.id, alokasi anggaran Kementan sampai dengan 2015 usai adalah Rp 15, 879 triliun.

Keberhasilan menjaga stabilitas harga

Kementerian meyakini modernisasi pertanian merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas pangan. Beras misalnya. Indonesia telah secara signifikan berhasil meningkatkan produktivitasnya.

Pada 2015, produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 75,55 juta ton. Angka ini meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta. Sedangkan, produksi pada 2016 lebih dari 79 juta ton.

Selain modernisasi pertanian, pemerintah terus mengupayakan optimasi lahan pertanian, baik dengan mengamankan lahan-lahan yang produktif, maupun mengoptimalkan lahan tadah hujan.

Embung Desa Lerep, Ungaran Barat
kompas.com/ syahrul munir Embung Desa Lerep, Ungaran Barat

Optimasi lahan tadah hujan dilakukan dengan mengintensifkan pembangunan embung serta bangunan air lainnya. Tahun ini kementerian memprioritaskan 4 juta hektare lahan tadah hujan Indeks Pertanaman (IP) 100 yang tersebar di provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Untuk mewujudkan target ini, Kementan berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Suwandi mengungkapkan bahwa pembangunan embung diharapkan dapat meningkatkan IP dari IP 100 satu kali tanam menjadi IP 200 dan IP 300 atau tiga kali tanam.

Di samping itu, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produtivitas padi yang berhasil mengamankan ketersediaan stok beras nasional.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com