Modernisasi Pertanian Bakal Tekan Biaya Produksi Pangan

Selain modernisasi pertanian, pemerintah terus mengupayakan optimasi lahan pertanian, baik dengan mengamankan lahan-lahan yang produktif, maupun mengoptimalkan lahan tadah hujan.

Optimasi lahan tadah hujan dilakukan dengan mengintensifkan pembangunan embung serta bangunan air lainnya. Tahun ini kementerian memprioritaskan 4 juta hektare lahan tadah hujan Indeks Pertanaman (IP) 100 yang tersebar di provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Untuk mewujudkan target ini, Kementan berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Suwandi mengungkapkan bahwa pembangunan embung diharapkan dapat meningkatkan IP dari IP 100 satu kali tanam menjadi IP 200 dan IP 300 atau tiga kali tanam.

Di samping itu, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produtivitas padi yang berhasil mengamankan ketersediaan stok beras nasional.

Sesuai data Bulog, saat ini stok beras sebanyak 1,76 juta ton. Stok tersebut mencukupi kebutuhan beras nasional hingga delapan bulan ke depan.

“Jadi kurang tepat kalau disebut penyumbang terbesar harga beras adalah menipisnya stok karena hingga saat ini stok beras nasional masih aman,” tegas Suwandi.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Buruh menurunkan beras Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (26/7/2017). Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras memberikan pengaruh yang besar kepada para petani dan pedagang sehingga menyebabkan pasokan beras ke pasar induk anjlok.

Lebih lanjut, Suwandi menyampaikan bahwa untuk beberapa komoditas pangan strategis, termasuk beras, peran middleman atau pedagang perantara dominan dalam mempengaruhi harga.

Merujuk pada riset yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), harga beras dipengaruhi oleh pengusaha perantara, seperti di bidang penggilingan dan pedagang besar. Hal ini menyebabkan disparitas harga di petani dan konsumen menjadi lebar.

“Untuk itu, upaya pengendalian harga perlu dilakukan dari tingkat hulu ke hilir, dan membutuhkan sinergi antar lembaga,” ungkap Suwandi.

Sementara di hilir, berbagai lembaga pemerintah bersinergi dalam tim Satgas Pangan untuk memperlancar sistem distribusi, logistik dan tata niaga. Pemerintah juga menetapkan harga acuan bawah untuk melindungi petani dan harga acuan atas untuk melindungi konsumen.

Kebijakan ini terbukti dapat mengendalikan harga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri yang lalu.

“Kolaborasi yang dijalankan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pertanian di dalamnya, merupakan hal yang positif dan terbukti efektif menjaga harga stabil. Tentunya kinerja positif ini kami harapkan bisa terus berlanjut,” pungkas Suwandi.