Masih Realistiskah Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 5,01 pada semester I-2017. Target mengejar pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tuhan ini pun semakin berat. Lantas apakah target itu masih realistis?

"Ya kenapa tidak," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Pemerintah masih meyakini pertumbuhan ekonomi semester II-2017 bisa tumbuh lebih dari semester I-2017. Untuk mencapai target 5,2 persen, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2017 harus 5,4 persen.

Pada kuartal II-2017, ekonomi hanya 5,01 persen pada kuartal II-2017. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, ekonomi mampu tumbuh mencapai 5,18 persen.

Meski begitu, pemerintah masih akan melihat perkembangan ekonomi kuartal III-2017 dan kuartal IV-2017.

(Baca: Pemulihan Ekonomi Indonesia Tak Sekuat Perkiraan)

Pertumbuhan ekonomi setiap kuartal itu akan menentukan besaran pertumbuhan ekonomi di akhir 2017.

"Bisa saja bergeraknya itu tifak langsung 5,4 persen dan 5,4 persen tetapi ya sedikit lebih rendah (di kuartal III) lalu lebih tinggi (di kuartal IV)," kata Darmin.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah merespons realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017.

Pertama, eksekusi secepatnya program keluarga harapan (PKH) dan penyaluran beras sejahtera (Rastra) untuk masyarakat miskin.

Sejak awal tahun, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin kerap terlambat. Hal ini memiliki dampak yang besar terhadap konsumsinya masyarakat.

Terbukti pada kuartal II-2017, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95 persen pada kuartal II-2017, lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,07 persen.

Bila dibedah mendalam, maka didapati fakta bahwa daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah loyo akibat upah riil buruh tani dan bangunan ikut turun akibat inflasi.

Peran PKH dan Rastra diharapkan mampu menodong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kedua, insentif investasi. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberikan berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan investasi.

Salah satu insentif tersebut yaitu pengurangan pajak impor. Investasi perlu didorong karena salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya mencapai 31,2 persen, hanya kalah dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 55,6 persen.

Diharapkan, melalui berbagai insentif tersebut, para investor bisa mengurangi biaya importasi dan menikmati arus logistik nasional yang lebih lancar.

Ketiga, efektifitas gelontoran dana desa. Pemerintah menilai gelontoran dana desa yang mencapai Rp 60 triliun belum optimal meningkatkan konsumsi dan investasi masyarakat.

Melihat kondisi itu pemerintah menimbang untuk menyesuaikan alokasi dana desa agar mendorong konsumsi dan investasi di desa-desa.