KKP Fasilitasi Permodalan untuk Nelayan Kecil

Kompas.com - 15/08/2017, 15:17 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Dok KKPMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
EditorMuhammad Fajar Marta

CILACAP, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambangi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah bersama Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), pada Senin (14/8/2017).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinergi kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan.

KKP dan LPMUKP telah menyiapkan program untuk membantu nelayan memperoleh akses permodalan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi sulitnya nelayan memperoleh akses permodalan, terutama layanan kredit.

Menurut Menteri Susi, jika layanan kredit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, industri kelautan dan perikanan dapat lebih maju.

Program ini merupakan suatu usaha untuk mengimplementasikan nawacita yang dituangkan dalam visi dan misi KKP untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha. Targetnya kejayaan kelautan dan perikanan Indonesia dapat terwujud.

“Kita berharap, dengan program BLU ini, kita bisa membentuk para masyarakat pelaku usaha perikanan, maupun para nelayan itu sendiri,” ungkap Menteri Susi dalam sambutannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPS Cilacap, Senin (14/8).

Guna melancarkan bantuan akses permodalan ini, Menteri Susi meminta kerja sama dari Koperasi Unit Desa (KUD) setempat. “Saya meminta KUD Mina Saroyo di sini bisa menjadi koperasi yang mengayomi seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap. Terutama para nelayan kapal- kapal di bawah 30 GT, terutama lagi yang di bawah 10 GT,” tuturnya.

“Kita harus bisa membantu kapal nelayan ini menetas menjadi nelayan-nelayan kapal besar. Tidak boleh kapal kapal besar itu hanya milik kelompok perusahaan orang tertentu saja.”

KKP akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada KUD untuk dapat mengurus kredit bergulir untuk nelayan dengan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Susi dalam koordinasinya melalui video conference bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KUD Mina Saroyo Untung Jayanto.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X