KKP Fasilitasi Permodalan untuk Nelayan Kecil

CILACAP, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambangi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah bersama Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), pada Senin (14/8/2017).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinergi kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan.

KKP dan LPMUKP telah menyiapkan program untuk membantu nelayan memperoleh akses permodalan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi sulitnya nelayan memperoleh akses permodalan, terutama layanan kredit.

Menurut Menteri Susi, jika layanan kredit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, industri kelautan dan perikanan dapat lebih maju.

Program ini merupakan suatu usaha untuk mengimplementasikan nawacita yang dituangkan dalam visi dan misi KKP untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha. Targetnya kejayaan kelautan dan perikanan Indonesia dapat terwujud.

“Kita berharap, dengan program BLU ini, kita bisa membentuk para masyarakat pelaku usaha perikanan, maupun para nelayan itu sendiri,” ungkap Menteri Susi dalam sambutannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPS Cilacap, Senin (14/8).

Guna melancarkan bantuan akses permodalan ini, Menteri Susi meminta kerja sama dari Koperasi Unit Desa (KUD) setempat. “Saya meminta KUD Mina Saroyo di sini bisa menjadi koperasi yang mengayomi seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap. Terutama para nelayan kapal- kapal di bawah 30 GT, terutama lagi yang di bawah 10 GT,” tuturnya.

“Kita harus bisa membantu kapal nelayan ini menetas menjadi nelayan-nelayan kapal besar. Tidak boleh kapal kapal besar itu hanya milik kelompok perusahaan orang tertentu saja.”

KKP akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada KUD untuk dapat mengurus kredit bergulir untuk nelayan dengan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Susi dalam koordinasinya melalui video conference bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KUD Mina Saroyo Untung Jayanto.

“BLU kita Rp 500 miliar, didampingi dana yang disiapkan perbankan BNI agar jadi Rp 1 triliun agar ke nelayan. Saya kasih tahu ke perbankan, tidak usah takut kasih kredit ke nelayan karena mereka bisa bayar,” papar Menteri Susi.

Pemerataan dan keadilan pemanfaatan kekayaan kelautan dan perikanan Indonesia juga menjadi salah satu perhatian Menteri Susi. Ia melarang laut Indonesia dibagi-bagi berdasarkan kavling. Menurutnya, laut masa depan bangsa akan terwujud dengan keadilan dan pemerataan.

“Saya minta seluruh aparat pengguna daerah, departemen, aparat penegak hukum, memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu ada. Pinjaman bergulir juga harus sampai kepada yang berhak, bukan kelompok tertentu saja,” ujarnya.

Kepada masyarakat nelayan, Menteri Susi juga menekankan pentingnya menaati aturan. Menurutnya, nelayan hanya perlu menaati aturan sebagai balasan dari perhatian negara terhadap mereka, demi mewujudkan perikanan berkelanjutan. Ia meminta nelayan melaporkan ukuran kapal dengan benar dan alat tangkap yang digunakan tanpa kecurangan dan membayar pajak secara tertib dan jujur.

“Perikanan menjadi tidak bisa memberikan kontribusi kepada keuangan negara karena banyaknya pemilik kapal yang melakukan markdown. Nah ini tidak boleh lagi. Saya mohon aparat juga segera melakukan konsolidasi. Kalau tidak mau membereskan ukurannya, tidak boleh melaut,” tegas Menteri Susi.