KKP Fasilitasi Permodalan untuk Nelayan Kecil

CILACAP, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambangi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah bersama Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), pada Senin (14/8/2017).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinergi kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan.

KKP dan LPMUKP telah menyiapkan program untuk membantu nelayan memperoleh akses permodalan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi sulitnya nelayan memperoleh akses permodalan, terutama layanan kredit.

Menurut Menteri Susi, jika layanan kredit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, industri kelautan dan perikanan dapat lebih maju.

Program ini merupakan suatu usaha untuk mengimplementasikan nawacita yang dituangkan dalam visi dan misi KKP untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha. Targetnya kejayaan kelautan dan perikanan Indonesia dapat terwujud.

“Kita berharap, dengan program BLU ini, kita bisa membentuk para masyarakat pelaku usaha perikanan, maupun para nelayan itu sendiri,” ungkap Menteri Susi dalam sambutannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPS Cilacap, Senin (14/8).

Guna melancarkan bantuan akses permodalan ini, Menteri Susi meminta kerja sama dari Koperasi Unit Desa (KUD) setempat. “Saya meminta KUD Mina Saroyo di sini bisa menjadi koperasi yang mengayomi seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap. Terutama para nelayan kapal- kapal di bawah 30 GT, terutama lagi yang di bawah 10 GT,” tuturnya.

“Kita harus bisa membantu kapal nelayan ini menetas menjadi nelayan-nelayan kapal besar. Tidak boleh kapal kapal besar itu hanya milik kelompok perusahaan orang tertentu saja.”

KKP akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada KUD untuk dapat mengurus kredit bergulir untuk nelayan dengan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Susi dalam koordinasinya melalui video conference bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KUD Mina Saroyo Untung Jayanto.

“BLU kita Rp 500 miliar, didampingi dana yang disiapkan perbankan BNI agar jadi Rp 1 triliun agar ke nelayan. Saya kasih tahu ke perbankan, tidak usah takut kasih kredit ke nelayan karena mereka bisa bayar,” papar Menteri Susi.

Pemerataan dan keadilan pemanfaatan kekayaan kelautan dan perikanan Indonesia juga menjadi salah satu perhatian Menteri Susi. Ia melarang laut Indonesia dibagi-bagi berdasarkan kavling. Menurutnya, laut masa depan bangsa akan terwujud dengan keadilan dan pemerataan.

“Saya minta seluruh aparat pengguna daerah, departemen, aparat penegak hukum, memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu ada. Pinjaman bergulir juga harus sampai kepada yang berhak, bukan kelompok tertentu saja,” ujarnya.

Kepada masyarakat nelayan, Menteri Susi juga menekankan pentingnya menaati aturan. Menurutnya, nelayan hanya perlu menaati aturan sebagai balasan dari perhatian negara terhadap mereka, demi mewujudkan perikanan berkelanjutan. Ia meminta nelayan melaporkan ukuran kapal dengan benar dan alat tangkap yang digunakan tanpa kecurangan dan membayar pajak secara tertib dan jujur.

“Perikanan menjadi tidak bisa memberikan kontribusi kepada keuangan negara karena banyaknya pemilik kapal yang melakukan markdown. Nah ini tidak boleh lagi. Saya mohon aparat juga segera melakukan konsolidasi. Kalau tidak mau membereskan ukurannya, tidak boleh melaut,” tegas Menteri Susi.

Ia juga menekankan, kapal berukuran di atas 30 GT tidak boleh menggunakan solar bersubsidi lagi. Pengusaha perikanan juga diharapkan mematuhi aturan masuk dan keluar tempat pelelangan ikan (TPI) untuk mendukung pemasukan retribusi bagi pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Tak hanya kepada nelayan, Menteri Susi juga meminta aparat dan dinas-dinas perikanan menaati aturan dengan tidak bertindak curang. Ia ingin aparat dan dinas membantu mempermudah nelayan melaut, bukan malah mempersulitnya, tentunya dengan tetap menegakkan aturan terhadap kesalahan atau pelanggaran yang mereka buat.

“Pemerintah Pak Jokowi itu sudah sangat komitmen dengan kalian para nelayan Indonesia. Beliau bahkan menandatangani Perpres No. 44, yang tidak membolehkan lagi asing masuk di perikanan tangkap. Berarti kapal asing, kapal eks asing, orang asing, modal asing, tidak boleh lagi nangkap ikan di Indonesia. Kurang apa Presiden sama kita? Tapi kalau setelah itu diatur susah, balik lagi kapal-kapal Thailand ke negara ini. Makanya harus nurut diatur,” seloroh Menteri Susi.

Menteri Susi berharap, program BLU ini dapat berjalan lancar sebagai pendampingan bagi nelayan-nelayan kecil.

“Di sini ada Perindo, Pertamina, BNI, BRI, untuk menuntaskan kemiskinan dan juga ketidakberdayaan para nelayan pengusaha UMKM. Itu kewajiban kita bersama. Insya Allah kalau kita kerjasama betul-betul baik, bantuan tidak diselewengkan, itu pasti akan bisa membawa kesejahteraan bagi kita semua,” tutupnya.

Dalam rangka sinergi kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan ini di lokasi yang sama juga dilakukan video conference antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tiga menteri lainnya antara lain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.