Kenapa BPJS Kesehatan Selalu Defisit?

Kompas.com - 15/08/2017, 15:25 WIB
 Pelayanan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Denpasar Bali. Pramdia Arhando/Kompas.com Pelayanan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Denpasar Bali.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disebut-sebut kerap mengalami defisit anggaran.

Yang terbaru, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebut defisit anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp 9 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris meluruskan anggapan tersebut.

"Begini, prinsip program ini adalah anggaran berimbang. Jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) itu bersama-sama menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan," kata Fachmi, dalam konferensi pers yang digelar di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

Artinya, lanjut dia, pendapatan dan pengeluaran harus seimbang. Pendapatan bisa didapatkan dari iuran dan sumber dana lain.

(Baca: Per Juni 2017, Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Mencapai 10 Juta Peserta)

Selain itu, pendapatan juga bisa diraih melalui investasi dan dana pemerintah. Setelah dihitung, hitungan iuran dan aktuaria tidak seimbang dengan pengeluaran.

Dia menjelaskan, iuran masyarakat untuk kelas III sebesar Rp 25.500 per bulan. Namun, berdasarkan hitungan aktuaria, seharusnya iuran kelas III sebesar Rp 53.000. Artinya, sudah kekurangan anggaran Rp 27.500.

Kemudian iuran masyarakat kelas II sebesar Rp 51.000 per bulan. Berdasar hitungan aktuaria, iuran program tersebut seharusnya Rp 63.000 per bulan. Dengan demikian, sudah defisit Rp 13.000.

Sedangkan untuk hitungan iuran kelas I sebesar Rp 80.000 sudah pas dengan hitungan aktuaria.

Kemudian di sisi penerima bantuan, iuran berdasar hitungan fiskal sebesar Rp 23 ribu. Namun berdasar hitungan aktuaria iuran per bulan sebesar Rp 36.000. Artinya per kepala sudah minus Rp 13.000.

"Pertanyaannya, pasti ini kan defisit, uang pasti kurang. Jadi pertanyaannya, anggaran berimbang ini pemecahannya yang pertama kalau ingin berimbang betul, iuran disesuaikan dengan hitungan akademik," kata Fachmi.

Kompas TV Posko BPJS Kesehatan dibuka untuk melayani pembuatan BPJS yang akan menjamin jemaah mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siang Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka,  Kuota 800.000 Orang

Siang Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka, Kuota 800.000 Orang

Whats New
Prosedur Lengkap Cara dan Syarat UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta

Prosedur Lengkap Cara dan Syarat UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta

Earn Smart
Menaker: Yang Menganggur justru Pendidikannya Tinggi, Ini Ironi...

Menaker: Yang Menganggur justru Pendidikannya Tinggi, Ini Ironi...

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka Sabtu Siang Ini

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka Sabtu Siang Ini

Work Smart
BUMN Pengelolaan Kawasan Industri Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

BUMN Pengelolaan Kawasan Industri Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
[POPULER MONEY] Cara Dapat Rp 2,4 Juta untuk Pelaku Usaha Mikro | Gaji Ke-13 PNS

[POPULER MONEY] Cara Dapat Rp 2,4 Juta untuk Pelaku Usaha Mikro | Gaji Ke-13 PNS

Whats New
Janji Pemerintah: Tahun Depan Gaji ke-13 dan THR ASN Dibayar 'Full'

Janji Pemerintah: Tahun Depan Gaji ke-13 dan THR ASN Dibayar "Full"

Whats New
Pesta Diskon Besar-besaran HUT Ke-75 RI Dimulai, Cek Daftar Lengkapnya

Pesta Diskon Besar-besaran HUT Ke-75 RI Dimulai, Cek Daftar Lengkapnya

Spend Smart
IPC Tetap Layani Rute Pelayaran Internasional Meski 'Traffic' Turun, Ini Alasannya

IPC Tetap Layani Rute Pelayaran Internasional Meski "Traffic" Turun, Ini Alasannya

Whats New
Dapat Anggaran Rp 84,3 Triliun, Ini Prioritas Kemenkes pada 2021

Dapat Anggaran Rp 84,3 Triliun, Ini Prioritas Kemenkes pada 2021

Whats New
Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?

Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?

Whats New
Bantu Pengairan di Sumba Barat, Mentan Ajak Petani Kelola Sumber Air Melalui Embung

Bantu Pengairan di Sumba Barat, Mentan Ajak Petani Kelola Sumber Air Melalui Embung

Rilis
Luhut Akui Indonesia Terlalu Banyak Punya Bandara Internasional

Luhut Akui Indonesia Terlalu Banyak Punya Bandara Internasional

Whats New
Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Bakal Rampung Tahun Ini

Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Bakal Rampung Tahun Ini

Whats New
Menaker: Kami Punya PR yang Banyak

Menaker: Kami Punya PR yang Banyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X