PMN Tak Cukup Tutup Defisit Anggaran BPJS Kesehatan

Kompas.com - 15/08/2017, 22:46 WIB
Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat menggelar konferensi pers di kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaDireksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat menggelar konferensi pers di kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggunakan penyertaan modal negara (PMN) untuk menutupi defisit anggaran.

Pada semester I/2017, BPJS Kesehatan mencatatkan arus kas negatif, lantaran pengeluaran lebih besar Rp 5,8 triliun ketimbang jumlah penerimaannya.

Hingga akhir Juni 2017, penerimaan BPJS Kesehatan senilai Rp 35,6 triliun, sedangkan pengeluaran tercatat senilai Rp 41,5 triliun.

"Penyertaan pemerintah (PMN) sekitar Rp 3,6 triliun. Ini masih dalam proses untuk dicairkan agar bisa menutupi (defisit anggaran)," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfam Humaidi, kepada wartawan, di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

Pada prinsipnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menutupi defisit anggaran. Yakni penyesuaian iuran dengan perhitungan aktuaria, pengurangan manfaat, dan PMN.

Tahun ini, BPJS Kesehatan memutuskan menutupi defisit anggaran dengan menambah suntikan modal. Sedangkan pada tahun 2016 lalu, BPJS Kesehatan menutupi defisit dengan menyesuaikan iuran dan pengajuan PMN.

Perseroan tidak akan mengurangi pemanfaatan BPJS Kesehatan, atau dengan tidak mengcover salah satu penyakit tertentu.

PMN untuk BPJS Kesehatan pada APBN 2017 sebesar Rp 3,6 triliun. Pada tahun 2016, PMN sebesar Rp 6 triliun dan pada 2015 sebesar Rp 5 triliun.

Besarnya pengeluaran disebabkan karena banyaknya tindakan kuratif untuk penyakit tidak menular.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, tahun lalu, anggaran BPJS Kesehatan terserap Rp 7,4 triliun untuk tindakan kuratif penyakit jantung.

"Selama ini orang punya penyakit itu disimpan, tiba-tiba dapat kemudahan pembiayaan," kata Fachmi.

Dia mencontohkan, peserta BPJS untuk mendapatkan ruang kelas III perlu membayar iuran Rp 25.500 per bulan. Sedangkan berdasar perhitungan aktuaria, iurannya seharusnya sebesar Rp 53.000 per bulan.

Fachmi berharap, jumlah orang sakit semakin berkurang. Terlebih pemerintah telah mencanangkan program "Gerakan Hidup Masyarakat Sehat". Dalam program tersebut, masyarakat diedukasi untuk berbudaya hidup sehat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X