Jokowi Minimalisir Utang di 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminimalisir besaran utang pada 2018. Di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pembiayaan utang sebesar Rp 399 triliun, turun Rp 62,1 triliun dari APBN Perubahan 2017.

"Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal," ujar Presiden saat menyampaikan Nota Keuangan dan pokok-pokok RAPBN 2018 dalam Sidang Tahunan MPR, di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Masih adanya pembiayaan utang di RAPBN 2018 tidak terlepas dari defisit anggaran. Tahun depan, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 326 triliun, atau 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Defisit anggaran terjadi akibat belanja negara yang lebih besar daripada penerimaan negara. Di RAPBN 2018, angkanya mencapai Rp 2.204 triliun, naik Rp 71 triliun dari APBN Perubahan 2017. Sementara itu pendapatan negara hanya Rp 1.878,4 triliun.

(Baca: Sri Mulyani: Kenapa Takut Utang? Harta Kita Banyak)

Terdiri dari pendapatan perpajakan Rp 1.609,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 267,8 triliun, dan hibah Rp 1,1 triliun.

Meski begitu Presiden memastikan pembiayaan utang akan digunakan untuk perluasan pembangunan yang ekspansif sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah terus menggunung. Hingga akhir Juni 2017, tercatat utang pemerintah mencapai Rp 3.706 triliun, naik Rp 34 triliun dibanding posisi utang senilai Rp 3.672 pada Mei 2017.

"Rasio utang dan defisit terhadap PDB dijaga tetap terkendali, rasio utang terhadap PDB tetap berada di bawah 30 persen dan defisit APBN di bawah 3 persen," ucap Presiden.