Sri Mulyani: Kami Enggak Bisa Ngerem Utang Secara Mendadak

JAKARTA. KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sedang berupaya menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu caranya yaitu dengan meminimalisir besaran utang.

"Tapi kami enggak bisa ngerem (utang) secara medadak," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Menurut Sri Mulyani, upaya menyehatkan APBN bisa dilihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pemerintah menuturkan anggaran 2018 disusun dengan optimistis namun tetap hati-hati.

Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 2.204,4 triliun sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 1.878,4 triliun.

(Baca: Cerita Sri Mulyani Rayakan HUT RI di Negeri Orang )

Artinya masih ada defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun, atau 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Besaran dan persentase defisit anggaran 2018 lebih lebih rendah dari defisit anggaran di APBN Perubahan 2017 yang mencapai Rp 397 triliun, atau 2,92 persen terhadap PDB.

Akibat defisit anggaran 2018 itu, pemerintah berencana menambah utang sebesar Rp 399 triliun. Angka ini turun Rp 62,1 triliun dibandingkan APBN Perubahan 2017.

"Defisit 2,19 persen ini mencerminkan tadi membuat APBN yang lebih sehat," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah terus menggunung. Hingga akhir Juni 2017, tercatat utang pemerintah mencapai Rp 3.706 triliun, naik Rp 34 triliun dibanding posisi utang senilai Rp 3.672 pada Mei 2017.

Besaran utang itu masih dinilai aman oleh pemerintah lantaran rasio terhadap PDB masih sekitar 28 persen, jauh dari batas yang ditentukan undang-undang yaitu 60 persen.

Selain itu, pemerintah juga mengatakan bahwa rasio utang Indonesia lebih rendah dari Malaysia yang mencapai 56 persen, Brazil 78 persen, Thailand 50 persen, Jepang 200 persen, dan AS 100 persen.