Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Komitmen Kurangi Bibit dan Benih Impor

Kompas.com - 21/08/2017, 16:37 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah berupaya agar Indonesia tidak lagi bergantung kepada negara lain dalam hal urusan produksi benih untuk tanaman hortikultura maupun bibit tanaman perkebunan.

Kini Kementan tengah meminta kepada Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) agar mampu memproduksi benih dan bibit unggul dan bersertifikat untuk komoditas hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, hingga kehutanan.

Hal ini dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga mengurangi ketergantungan penyediaan benih dari negara lain.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, benih menjadi salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan produksi pangan.

(Baca: Tiga Menteri Tanam Bibit Bawang Putih di Desa Sembalun)

Dengan kerja sama ini, Kementerian Pertanian dan MPPI akan menjadi produsen pengadaan bibit dan benih.

"Kalau bisa, kita hentikan impor ini jangan biarkan impor bibit masuk Indonesia. Kami ingin sinergi dengan MPPI kedepan untuk kawal benih, benih sangat penting," ujar Mentan Amran saat disela-sela acara pengukuhan pengurus MPPI di Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2017).

Amran mengatakan, saat ini yang penyerapan benih produksi lokal baru mencapai 60 persen dan akan semakin ditingkatkan dengan melibatkan MPPI.

Menurut Amran, jika penggunaan bibit secara sembarangan maka akan memberikan dampak negatif pada penurunan produktivitas tanaman khususnya komoditas perkebunan.

"Khususnya perkebunan, salah benihnya penyelesalan setelah 7 tahun (ditanam). Kalau sawit setelah 4 tajun terjadi penyesalan. Oleh karena itu kami mulai dari sekarang sinergi," jelas Amran.

Dengan itu, Amran mengatakan, pihaknya akan memberikan kemudahan dalam bentuk proses perizinan benih maupun bibit tanaman hingga penerbitan hak paten kepada produsen.

Sementara itu, Ketua Umum MPPI Herman Khaeron mengatakan, pihaknya akan membangun sinergi antar produsen benih dan bibit di Indonesia dan juga bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi dalam memproduksi benih unggul dan bersertifikat.

"Seluruh benih dan bibit kami konsolidasikan, selama ini berpencar, terpisah. Mereka masing-masing bertarung, mereka sama-sama berkompetisi," papar Herman.

Menurutnya, jika semua elemen mulai dari akademisi, pemerintah, perusahaan atau pelaku usaha bersatu mengembangkan benih dan bibit secara bersama, maka tidak dapat dipungkiri Indonesia bisa mandiri dalam penyediaan dan produksi benih.

Herman menegaskan, dalam mewujudkan swasembada pangan, pemerintah perlu lebih serius mengembangkan usaha perbenihan dan perbibitan nasional.

"Kunci sukses swasembada, kedaulatan dan kemandirian pangan ada di benih karena benih adalah sumber kehidupan. Istilahnya bibit, bebet, bobot, benih memegang peran penting," ujar Herman yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR.

Berdasarkan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P) 2017 Kementerian Pertanian telah menganggarkan sebesar Rp 2,4 triliun dalam penyediaan benih maupun bibit berbagai komoditas di tahun 2017.

Sedangkan tahun 2018, Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk benih dan bibit. 

Kompas TV Akibat terus terendam banjir, ribuan hektar tanaman padi di 8 kecamatan di Pati, Jawa Tengah, terancam puso. Petani terpaksa memanen dini padi yang masih bisa dipanen. Hingga saat ini, lahan pertanian di 8 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih tergenang banjir. Akibat terlalu lama terendam air, tanaman padi yang baru ditanam menjadi membusuk dan diyatakan puso atau gagal panen. Petani berharap pemerintah setempat dapat segera memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk dari sebagai pengganti tanaman yang rusak akibat banjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com