Saling Serang AS dan China soal Perdagangan

HONG KONG, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan China menerbitkan pernyataan yang menunjukkan ketidakpuasan yang besar terkait pendekatan Amerika Serikat (AS) terhadap unilateralisme dan proteksionisme. Pernyataan tersebut diumumkan pada Senin (21/8/2017).

Mengutip CNN Money, Selasa (22/8/2017), sejalan dengan permintaan Presiden AS Donald Trump, Perwakilan Perdagangan AS Robet Lighthizer pada akhir pekan lalu mengumumkan bahwa ia secara formal memulai investigasi guna mengetahui apakah China secara tidak adil menahan teknologi dan properti intelektual AS.

"Setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dan lembaga-lembaga negara lainnya, saya telah mempertimbangkan bahwa isu-isu kritis ini harus ditindaklanjuti dengan investigasi," ujar Lighthizer.

Berdasarkan undang-undang perdagangan AS tahun 1974, dugaan ini terlihat bakal merenggangkan hubungan dua negara ekonomi terbesar di dunia tersebut.

(Baca: Trump Ukir Prestasi di Bidang Ekonomi, tapi Popularitasnya Anjlok)

Investigasi ini diekspektasikan berjalan setidaknya setahun, namun Trump bisa saja mengenakan tarif terhadap barang impor China atau mengambil tindakan hukuman lainnya terkait perdagangan.

Trump pun telah berupaya untuk mengikuti retorikanya terkait perdagangan dengan China selama kampanyenya.

Ketimbang konfrontasi, ia pun telah memilih negosiasi sekaligus memperoleh bantuan dari Beijing soal penanganan program nuklir Korea Utara.

Akan tetapi, Trump pun menyuarakan frustrasinya lantaran progres segala upaya tersebut lambat.

Kementerian Perdagangan China pun menyatakan AS menunjukkan sikap tak bertanggung jawab karena menentang aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menginvestigasi perdagangan dengan China terkait aturan domestik AS.

Kementerian pun menyatakan China akan terus memonitor progres investigasi dan akan mengambil tindakan yang sesuai dan terukur guna mempertahankan hak dan kepentingannya.

China dituduh mencoba mengambil jalan pintas guna membantu industri domestiknya dengan cara memata-matai, meretas, atau memaksa perusahaan untuk membagikan informasi komersial yang sensitif, seperti kode perangkat lunak maupun desain produk.

Hal-hal ini dikeluhkan oleh banyak perusahaan AS yang berbisnis di China. Menurut Kementerian Perdagangan China, tuduhan tersebut tidak obyektif.

Ketika perusahaan besar mendirikan operasional di negara-negaa berkembang, bukan tidak biasa bagi mereka untuk membagikan sejumlah teknologi mereka kepada mitra dan pegawai lokal.