Adu Kuat Kementerian ESDM Vs Freeport

"Kalau Freeport bilang enggak setuju silakan saja, tapi pemerintah punya positioning begitu," tegasnya.

Kata Bambang, apabila sampai waktu yang ditargetkan Freeport belum juga sepakat atas empat poin negosiasi itu, khususnya divestasi 51 persen dan pembangunan smelter, maka status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disandang sementara ini harus berubah kembali. Yakni ke Kontrak Karya (KK).

Potensi Deadlock

Pengamat Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan, klaim dan bantahan soal kesepakatan divestasi 51 persen tersebut mengindikasikan perundingan antara pemerintah sulit mencapai kata sepakat.

"Saya meyakini, perundingan pemerintah dan Freeport berpotensi deadlock," kata dia, Selasa (22/8/2017).

Ia menilai, pernyataan Jonan yang bilang kesepakatan divestasi sudah diperoleh itu hanya untuk menyenangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, faktanya Freeport sama sekali belum menyetujui dengan langsung mengirimkan bantahannya. Fahmi yakin, Freeport McMoRan tidak akan pernah menyerahkan mayoritas kepemilikan saham kepada Indonesia.

"Mereka tidak mau kehilangan kontrol dalam mengendalikan Freeport Indonesia," ungkapnya. (Pratama Guitarra)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Adu kuat Kementerian ESDM-Freeport, siapa menang?" pada Rabu (23/8/2017)