Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Pemerintah Diharapkan Tak Ganggu Roda Bisnis E-commerce di Indonesia

Kompas.com - 24/08/2017, 05:55 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi yang mengatur terkait teknis pungutan pajak terhadap e-commerce tengah diselesaikan oleh pemerintah.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Perlindungan Konsumen, Indonesia E-Commerce Association (idEA) Even Alex Chandra mengatakan, sebagai asosiasi e-commerce pihaknya belum melihat isi rancangan regulasi pungutan pajak e-commerce.

"Koordinasi ada. Pembahasan memang dikerjakan bersama-sama. Kementerian Keuangan duduk bersama idEA dan yang lainnya. Tetapi akhir drafnya saat ini yang kami belum lihat," ujar Even saat diskusi Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Tetapi, pihaknya berharap agar pemerintah menerbitkan aturan maupun kebijakan yang tidak menggangu roda bisnis e-commerce di Indonesia yang saat ini sedang tumbuh pesat.

"Kalau memang mau dikenai pajak, sudah semestinya sesuai dengan prinsip peta jalan e-commerce saja. Asing, lokal, semua mendapat perlakuan hukum yang sama," tegasnya.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 terkait peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau Road Map E-Commerce. Namun demikian, aturan tersebut belum mengatur secara jelas bagaimana teknis pungutan pajak terhadap perdagangan elektronik tersebut.

Sementara itu, salah satu pelaku industri e-commerce dalam negeri yakni Managing Director Kukuruyuk.com Stenly Stefano melihat, saat ini bukanlah momentum yang tepat bagi pemerintah melakukan pungutan pajak terhadap bisnis e-commerce.

"Saya pikir sekarang belum saatnya e-commerce dikenai pajak. Karena infrastrukturnya juga belum sempurna. Bayangkan saja, dari 262 juta penduduk, hanya 40 persen yang menggunakan debit dan kredit. Sementara, e-commerce semua transaksinya menggunakan itu," papar Stenly.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Indonesia berada di peringkat ke-5 dalam persaingan e-commerce dikawasan Asia.

Sementara itu, dipuncak tertinggi ditempati China, kemudian Jepang, Korea Selatan, dan keempat India.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+