Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntutan Melepaskan Duo Bos First Travel Tidak Akan Menyelesaikan Masalah...

Kompas.com - 24/08/2017, 08:00 WIB
Aprillia Ika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus yang menjerat PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel terus bergulir, baik kasus perdata maupun pidananya. Saat ini, ribuan jemaah sudah melapor ke crisis center di Bareskrim Polri, sembari menunggu pengembalian dananya.

Sebagian jemaah bahkan mendatangi DPR, meminta pemerintah memberangkatkan mereka dengan dana haji. Sementara sebagian jemaah lain menempuh upaya di pengadilan.

Di sisi lain, pengacara First Travel bersikukuh bahwa pihaknya masih bisa memberangkatkan umrah sejumlah jemaah yang membayar dengan harga paket premium, bukan yang promo.

Agar jemaah bisa berangkat, pengacara bersikeras agar dua bos First Travel, pasutri Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, dibebaskan.

Si pengacara bahkan berencana menuntut Kementerian Agama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lantaran dinilai menghambat proses pemberangkatan jemaah dengan menahan duo bosnya.

Sebelumnya, pengacara First Travel lain, yang akhirnya mengundurkan diri, meminta negara bertanggungjawab memberangkatkan puluhan ribu jemaah umrah First Travel. Sebab, pemerintah sudah membekukan izin perusahaan tersebut.

Bagaimana melihat persoalan First Travel dari kacamata hukum bisnis, apakah perusahaan ini memang bisa menuntut negara? Bagaimana pula nasib jemaahnya? Serta pelajaran apa yang dipetik dari kasus ini?

Erwin Kurnia Winenda, praktisi hukum korporasi yang juga menjabat sebagai Penasihat Hukum dan Partner di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners memiliki pandangan tersendiri.

Menurut Erwin, diperlukan ketegasaan Pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Terutama, agar kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat akan selalu mewaspadai dan kritis pada setiap penawaran jasa umrah atau haji dengan model bisnis yang serupa

Dia menilai, pemerintah dalam melakukan tindakan terhadap manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tentunya bertujuan untuk melindungi masyarakat yang lebih luas.

Nah, bagi konsumen First Travel yang menuntut Pemerintah untuk melepaskan para tersangka sehingga calon jamaah dapat diberangkatkan umrah, secara hukum korporasi tidak memiliki alasan yang kuat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan penahanan para tersangka dan/atau pencabutan izin usaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) yang dilakukan oleh Pemerintah bukan menjadi penyebab tidak diberangkatkannya para konsumen First Travel.

Penyalahgunaan dana para calon jamaah yang diduga dilakukan oleh para tersangka-lah yang menjadi penyebab tidak dapat diberangkatkannya para calon jemaah umrah.

2. Manajemen First Travel dalam anggaran dasarnya tentu memiliki mekanisme pendelegasian apabila berhalangan karena sebab apapun termasuk karena dilakukannya penahanan.

Sehingga apabila usaha First Travel dijalankan sesuai dengan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah (PPIU)-nya dan dana para calon jemaah digunakan sesuai dengan peruntukan dan amanahnya, para calon jemaah tetap dapat diberangkatkan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com