Sri Mulyani: Kebanyakan Orang Tahunya Zakat Hanya Dibayarkan Jelang Lebaran

Kompas.com - 24/08/2017, 13:20 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Islamic Development Bank Mansur Muchtar, dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, 23-24 Agustus 2017.  KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Islamic Development Bank Mansur Muchtar, dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, 23-24 Agustus 2017.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin pengelolaan zakat dapat dikelola secara baik seperti pajak. Menurut dia, potensi pendapatan dari pajak tergolong besar.

"Menurut Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 217 triliun atau setara 18 miliar dolar AS per tahun atau lebih dari 10 persen anggaran pemerintah," kata Sri Mulyani, dalam 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).

Namun, karena tidak dikelola dengan baik, hanya sedikit jumlah zakat yang mampu dikumpulkan oleh Baznas. Jumlah zakat yang dikumpulkan tak mencapai 2 persen. Padahal, lanjut dia, dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf dapat menjadi sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Dia menjelaskan, rendahnya zakat yang terkumpul ini disebabkan karena sebagian masyarakat mengetahui bahwa zakat hanya dibayarkan jelang hari raya Idul Fitri saja.

"Perlu dicatat bahwa ada sekelompok orang yang mengerti zakat hanya sebagai kewajiban tahunan yang dibayar pada akhir Ramadhan," kata Sri Mulyani.

Selain itu, zakat maal atau berupa barang juga jarang dipenuhi. Dia memperkirakan, masyarakat jarang menyalurkan zakat maal karena pemahaman bahwa zakat tersebut hanya dapat disalurkan melalui emas, perak, pertanian, peternakan, dan pertambangan.

Pemahaman ini, lanjut dia, tidak sepenuhnya salah. Sebab, kebanyakan harta benda pada masa Nabi Muhammad SAW dalam bentuk tersebut.

"Tapi saat ini harta atau kekayaan bisa dalam bentuk yang jauh berbeda seperti saham atau sukuk, dan upah atau gaji. Bahwa jika kita mengikuti definisi kekayaan klasik, mungkin bukan obyek zakat," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan metode pengumpulan zakat sebaiknya seperti pajak. Agar potensi penerimaan dapat optimal.

"Kami harus mengedukasi masyarakat untuk meyakinkan karen pengelolaan dana ini hampir sama dengan pajak, anda membayar dan tidak mengharapkan itu kembali. Ini bagian dari Anda sebagai warga negara harus bayar pajak, dan sebagai muslim ada keyakinan harus bayar zakat," kata Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.