Sri Mulyani Yakin Ekonomi Syariah Dapat Kurangi Kemiskinan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi berbasis syariah dapat mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.

Dia mencontohkan, instrumen zakat dan wakaf dapat mengangkat kualitas hidup dan meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin.

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia sudah luar biasa.

Pada tahun 2017, industri perbankan syariah di indonesia terdiri dari 13 bank syariah penuh, 21 bank unit syariah, dan 167 bank perkreditan syariah dengan total aset lebih dari Rp 375 triliun.

"Aset tersebut menyumbang 5,34 persen dari total aset perbankan," kata Sri Mulyani, dalam 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).

Menurut perempuan yang akrab disapa Ani tersebut, angka ini masih tergolong kecil. Mengingat, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

(Baca:Sri Mulyani: Kebanyakan Orang Tahunya Zakat Hanya Dibayarkan Jelang Lebaran )

Sedangkan dari sisi non perbankan, pada Juni 2017, total aset pembiayaan syariah tumbuh 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara premi asuransi syariah tumbuh 3,68 persen pada Juni 2017 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di pasar modal, pangsa pasar sukuk adalah 21,16 persen atau setara dengan 62,13 miliar dolar AS dari total obligasi pemerintah.

Selain itu, total penerbitan sukuk perusahaan adalah Rp 3,17 triliun yang setara dengan 7,9 persen dari total pasar obligasi korporasi di Indonesia.

"Dari statistik di atas, saya percaya bahwa keuangan syariah akan memainkan peran yang lebih signifikan dalam mencapai agenda sustainable development goals (SDGs), baik dengan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan infrastruktur atau strategi penyertaan keuangan," kata Sri Mulyani.

Selain sektor keuangan syariah, sumber pendanaan inovatif lainnya untuk pembangunan berkelanjutan berasal dari dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Hanya saja, menurut dia, zakat dan wakaf belum dapat dikelola secara optimal.

Sehingga, dia berharap, zakat dan wakaf dapat dikelola seperti pajak. Penerimaan negara yang berasal dari zakat dan wakaf dapat dialokasikan untuk pembangunan maupun ke masyarakat yang lebih membutuhkan.