KKP Tunjuk BNI sebagai Pengelola Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memilih PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebagai bank yang akan mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KKP, menyalurkan kredit kepada mitra-mitra binaan KKP di industri Kelautan dan Perikanan, hingga memberikan edukasi mengenai layanan perbankan kepada nelayan.

Kerja sama BNI dengan KKP ini ditandai dengan penandatanganan MoU dan beberapa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (25 Agustus 2017). Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta. Demikian rilis resmi BNI yang diterima hari ini.

Adapun Penandatanganan PKS dilaksanakan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati dengan Kepala Badan Riset & Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP, Direktur Badan Layanan Usaha (BLU) KKP, dan Direktur Utama Perinus.

MoU BNI dengan BPSDM KKP serta BLU KKP ini terkait tentang Penyaluran Dana APBN, Pemberian Fasilitas Kredit, Edukasi Layanan dan Produk Perbankan, serta Dukungan Program Pemberdayaan Kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Adapun MoU antara BNI dengan Perinus diarahkan untuk Pemberian Fasilitas Kredit kepada nelayan binaan, pinjaman berbasis gaji, penyaluran kredit konsumer, hingga layanan cash management BNI.

Herry Sidharta menyampaikan bahwa, BNI juga memberikan berbagai solusi dan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya Percepatan penyaluran kredit program dan kredit umum baik secara langsung maupun lingkage kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan binaan KKP.

Hingga Juli 201, BNI  telah menyalurkan kredit pada Sektor Kemaritiman sebesar Rp 14,4 triliun kepada 2.359 Debitur, yang terdiri atas sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 2,1 triliun kepada 2.004 Debitur.

Adapun sektor lainnya sebesar Rp 12,3 triliun untuk 355 debitur, yang didominasi oleh kredit dari segmen pengangkutan dan pelayaran (52 persen), galangan kapal (20 persen), budidaya & Penangkapan ikan (14 persen), Industri pengolahan dan perikanan (6 persen), perdagangan hasil perikanan (6 persen) dan konstruksi pelabuhan (2 persen).