KKP Pacu Pembangunan Sentra Terpadu di Sumba Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memacu Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Sumba Timur.

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi penyaluran program PSKPT kepada seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya kepada para pelaku utama kelautan dan perikanan seperti pembudidaya ikan dan nelayan yang menjadi sasaran program.

KKP optimis pembangunan SKPT di Sumba Timur akan memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi daerah. Sebagai daerah dengan basis sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Sumba Timur memiliki nilai strategis ekonomi yang tinggi dan diharapkan jadi embrio terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan terluar Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Realisasi Progran PSKPT di Kota Waingapu, yang juga dihadiri Wakil Bupati Sumba Timur, elemen pemerintah daerah, BUMD, pelaku usaha dan stakeholders terkait lainnya pekan lalu.

Ia menegaskan lahirnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi PSKPT di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan merupakan wujud komitmen dari KKP membangun Indonesia dari pinggiran sesuai nawa cita yang sudah digariskan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Selain itu, pembangunan SKPT yang menjadi prioritas KKP memiliki 2 nilai penting yaitu sebagai penghela bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan terluar, dan secara geopolitik diharapkan akan memperkuat kedaulatan NKRI.

“Bu Susi (Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan-red) menetapkan dan melaksanakan program pembangunan SKPT tentu punya alasan yang kuat. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pasar," kata Slamet dalam keterangan resmi Sabtu (26/8/2017).

Program SKPT ini mengarah pada optimalisasi usaha pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, usaha tambak garam, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang tinggi.

Pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan tegaknya kedaulatan negara khususnya di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyambut baik program pembangunan SKPT dari KKP dan segera membangun infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan, jaringan listrik, gudang dan kelembagaan koperasi.

Rumput laut

Komoditas rumput laut masih menjadi komoditas andalan Kabupaten Sumba Timur dan secara nyata telah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat hingga saat ini.

Kendati demikian, dari total potensi lahan budidaya seluas 5.944,34 ha, hingga kini pemanfaatannya baru 352,9 ha (5,94 persen) dengan produksi pada tahun 2016 baru mencapai 26.408 ton rumput laut basah atau 3.301 ton rumput laut kering.

Ke depannya, setelah SKPT beroperasi penuh, maka diharapkan dapat mengoptimalkan potensi lahan sebesar 4.755,47 Ha atau 80 persen dari potensi yang ada sehingga dapat diproduksi sebanyak 570.656 ton rumput laut basah per tahun atau 57.066 ton rumput laut kering, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 71.598 orang.

“Bibit yang digunakan merupakan bibit unggul seperti hasil kultur jaringan, setidaknya nilai ekonomi yang dapat diraup dari komoditas ini saja bisa mencapai Rp 570,66 miliar per tahun. Saya rasa ini menjadi fokus kita dalam pembangunan SKPT ini”, ungkap Slamet.

Hal lain yang akan segera dibenahi adalah terkait tata niaga rumput laut. Menurut Slamet, permasalahan tata niaga rumput laut menjadi sangat krusial untuk segera dibenahi, karena menjadi penyebab utama minimnya posisi tawar produk dan pada akhirnya nilai tambah yang diterima pembudidaya menjadi sangat minim. 

“Langkah awal yang akan dilakukan adalah memotong mata rantai pasar, dengan memfasilitasi kemitraan antara kelompok pembudidaya/koperasi rumput laut dengan industri. Di samping itu diversifikasi produk dari raw material ke produk setengah jadi akan dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi rumput laut di tingkat masyarakat,” kata Slamet.

Slamet juga optimis, keberadaan BUMD PT. Algae Sumba Timur Lestari (ASTIL) akan mampu menjawab permasalahan tata niaga rumput laut. Oleh karenanya, KKP mendorong BUMD untuk membangun kemitraan dengan kelompok pembudidaya.

Sebagaimana diketahui PT. ASTIL merupakan pabrik yang memproduksi chips/ATC rumput laut, dengan kapasitas produksi chips/ATC mencapai 90 ton per bulan. Dengan kata lain pabrik ini mampu menyerap suplai produksi rumput laut basah sebanyak 2.500 ton atau 250 ton rumput laut kering per bulan.

Pada tahun 2017 KKP menyalurkan bantuan stimulan PSKPT untuk Kabupaten Sumba Timur senilai total Rp 41,4 miliar, antara lain berupa sarana pembangunan kebun bibit rumput laut, pembangunan gudang rumput laut dan lantai jemur dan sarana budidaya air tawar.