Bappenas: Biaya Haji Bisa Turun Menjadi Rp 17 Juta Per Jemaah

Kompas.com - 27/08/2017, 11:07 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seusai menyampaikan Keynote Speech di 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (24/8/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seusai menyampaikan Keynote Speech di 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (24/8/2017).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyarankan dana haji diinvestasikan melalui sukuk atau obligasi syariah.

Dia menyarankan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, tak langsung melakukan investasi dana haji tersebut.

"Karena BPKH masih baru (dibentuk) dan belum punya pengalaman langsung pegang saham di perusahaan. Jadi istilahnya dia bisa beli sukuk yang dikeluarkan oleh suatu proyek infrastruktur," kata Bambang, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (24/8/2017).

Misalnya, BPKH dapat membeli sukuk pada proyek pembangkit listrik. 

"Dana haji bisa beli sukuk itu dan bisa memberikan return lebih besar. Siapa paling beruntung? Calon jemaah haji," kata Bambang.

Jika dana haji dapat dikelola dengan baik, dia meyakini ongkos naik haji semakin lama akan semakin murah. Bambang mencontohkan, jika biaya haji saat ini senilai Rp 34 juta, maka dengan pengelolaan dana haji yang baik, ongkos naik haji dapat berkurang 50 persen menjadi Rp 17 juta per jemaah.

"Jadi kalau Anda mau naik haji, (nantinya) Anda cukup bayar Rp 17 juta, padahal biaya aslinya Rp 34 juta. Kalau return-nya semakin bagus, artinya prosentase bertambah," kata Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang menjelaskan konsep ini sebelumnya telah dijalankan oleh Malaysia melalui lembaga Tabung Haji. Di mana dana simpanannya digunakan untuk investasi infrastruktur.

Menurut dia, lembaga Tabung Haji yang didirikan sejak tahun 1963 itu sudah mampu mengurangi 50 persen ongkos naik haji yang harus dibayarkan calon jemaah.

"Dana haji ini bisa mendukung transportasi, konsumsi. Jadi dana haji bukan untuk belanja infrastruktur," kata mantan Menteri Keuangan tersebut.

Menteri Agama (Menag) Lukman Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya menuturkan, saat ini saldo dana haji dan dana abadi umat mencapai Rp 99,3 triliun. Namun hanya Rp 36,7 triliun dana tersebut yang diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sisanya sebesar Rp 62,6 triliun justru masih disimpan dalam deposito di perbankan syariah. Kepala BPKH Yuslam Fauzi meyakini, dana haji akan melonjak bila investasi dijalankan secara optimal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X