Dorong Transaksi Nontunai Pemerintah Provinsi, Bank DKI Gandeng 7 BPD

Kompas.com - 28/08/2017, 21:00 WIB
Bank DKI Kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (10/10/2016). Nursita SariBank DKI Kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (10/10/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta menggandeng 7 bank pembangunan daerah (BPD) untuk mendukung implementasi penerapan transaksi nontunai pemerintah provinsi.

BPD tersebut antara lain BPD Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi menjelaskan, kesepakatan ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1866/51-2017 tentang implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan kota pada tanggal 17 april 2017.

"Kesepakatan antara 7 BPD tersebut didasari pertimbangan keberhasilan implementasi Pemprov DKI Jakarta bersama Bank DKI yang telah menerapkan  transaksi non tunai di lingkup Pemprov," ujar Kresno dalam keterangan resmi, Senin (28/8/2017).

(Baca: Bank DKI Targetkan Penyaluran Kredit Rp 28 Triliun Tahun Ini)

 

Per Juni 2017 tercatat 811 SKPD dan UKPD DKI Jakarta yang sudah menggunakan Cash Management System. Ke depan, imbuh Kresno, Bank DKI masih akan menggandeng sejumlah bank pembangunan daerah lainnya terkait dengan penerapan transaksi non tunai.

Bank DKI juga mendukung transaksi nontunai di lingkup Pemprov DKI Jakarta melalui sistem Jakarta One, antara lain E-Retribusi,  pemberian subsidi daging,  subsidi transportasi,  Pajak Kendaraan Bermotor,  e-ticketing,  E-Parking dan lain sebagainya.

"Selain sektor pemerintah, Bank DKI terus aktif mendukung transaksi  non tunai di sektor ritel dengan sejumlah produk non tunai seperti JakCard, JakMobile dan JakOneMobile," terang Kresno.

Kompas TV Warga Ibu Kota hari ini (26/2) masih antre pembagian Kartu Jakarta Pintar di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Hari ini adalah hari kedua pembagian KJP. Kemarin warga juga mengantre dari pagi sampai sore. Meski telah dibagi menjadi tiga sesi, para warga mengeluhkan lamanya menunggu hingga berjam – jam. Guna mengantisipasi adanya desak-desakan warga dan antrian yang mengular, pihak penyelenggara pun menyiapkan dua lantai gedung untuk membagikan KJP ini. Namun, pembagian ini tetap dikeluhkan warga karena mereka tetap mengantre tanpa adanya nomor antrian. Pihak bank DKI mengimbau warga yang sudah terdaftar tak perlu takut tidak kebagian karena KJP juga akan dibagikan di sekolah. Pemandangan antrean warga mengambil KJP sudah terlihat sejak Sabtu kemarin. Warga mengantre di dua lantai di gedung Wali Kota Jakarta Selatan. Warga mengaku harus berdesakan untuk bisa masuk ke dalam ruang serba guna Wali Kota Jakarta Selatan karena tidak adanya nomor antrean. Menurut warga, sebelumnya pada tahun lalu KJP dibagikan di setiap sekolah, namun tahun ini KJP diambil di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X