CEO Freeport McMoran: Kami Menghargai Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah perundingan panjang, Freeport akhirnya menyetujui pelepasan 51 persen sahamnya (divestasi) ke Indonesia secara bertahap.

Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard Adkerson mengungkapkan, keputusan Freeport mau melepas 51 persen saham tak lepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Kami menghargai kepemimpinan Bapak Joko Widodo," ujar Adkerson dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Selain itu, Adkerson juga mengatakan sudah mendengarkan keinginan dan tujuan Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh sejumlah menteri yang terkait dengan perundingan Freeport.

(Baca: Freeport Bersedia Lepas 51 Sahamnya ke Indonesia, Ini Sebabnya)

Adkerson memiliki keyakinan, persetujuan dengan pemerintah Indonesia akan bermanfaat bagi kelanjutan bisnis Freeport di Indonesia.

Apalagi tutur dia, Freeport berencana menggelontorkan investasi 20 miliar dollar AS untuk tambang bawah tanah. Dana itu dibutuhkan untuk menyuntik bisnis Freeport yang sedang lesu.

"Kami akan punya waktu untuk memulihkan investasi," kata dia.

Selain divestasi 51 persen saham, Freeport juga bersedia membangun pabrik pengolahan atau smelter dalam tempo 5 tahun ke depan.

(Baca: Sepakati 4 Poin Negosiasi, Freeport Bisa Beroperasi hingga 2041)

Bahkan Freeport juga bersedia menyetujui pembayaran royalti dan pajak yang lebih tinggi kepada Indonesia.

Hal ini tentu angin segar bagi keuangan negara yang membutuhkan banyak pemasukan untuk pembangunan.

Seperti diketahui, kontrak karya Freeport akan berakhir pada 2021. Untuk melanjutkan investasinya di Indonesia, Freeport pun bersedia mengubah rezim kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perubahan menjadi IUPK juga membuat Freeport tidak akan lagi mendapatkan izin sepanjang KK yang bisa mencapai 50 tahun.

Sebab, pemerintah hanya memberikan izin 10 tahun dengan opsi perpanjangan 10 tahun.