Sri Mulyani: Perundingan dengan Freeport Tidak Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui perundingan panjang dengan Freeport cukup berat bagi pemerintah. Namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, pemerintah sangat tegas dalam berunding untuk menjaga kepentingan nasional.

"Perundingan ini tidak mudah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menurut perempuan yang kerap di sapa Ani itu, baik Freeport dan pemerintah sama-sama saling beradu argumen untuk mencapai satu titik temu kesepakatan. Namun hal itu bisa dilalui setelah proses perundingan yang panjang.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan juga mengakui perundingan dengan Freeport tak mudah.

(Baca: Freeport Bersedia Bayar Setoran Lebih Besar ke Indonesia)

Perundingan dimulai pada awal 2017 dan pada 3-4 bulan terakhir, perundingan itu semakin diintensifkan.

Sejumlah kesepakatan yang disetujui Freeport terdiri dari 4 poin yaitu bersedia melepas 51 persen saham ke Indonesia, membangun smelter, membayar setoran lebih besar ke Indonesia.

Selain itu, Freeport juga menyatakan diri bersedia mengubah kontrak karya jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah berharap agar semua dokumen terkait kesepatakan dengan Freeport bisa rampung pekan ini.

(Baca: Sepakati 4 Poin Negosiasi, Freeport Bisa Beroperasi hingga 2041)