BUMN Siap Ambil Alih Mayoritas Saham Freeport

Kompas.com - 29/08/2017, 22:44 WIB
Konferensi pers Menteri ESDM bersama Menteri Keuangan, dan CEO Freeport terkait progres perundingan dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017) KOMPAS.com/YOGA SUKMANAKonferensi pers Menteri ESDM bersama Menteri Keuangan, dan CEO Freeport terkait progres perundingan dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017)
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan siap mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia.

Deputi bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro mengatakan, BUMN sudah menyatakan kesiapan untuk mengakuisisi Freeport Indonesia sejak tahun lalu.

"Kami sudah tulis surat sejak tahun lalu bahwa BUMN berminat (mengambil alih saham mayoritas Freeport Indonesia)," kata pria yang akrab disapa Aloy itu, di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

Surat pernyataan minat mengambil alih saham Freeport Indonesia itu ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, dia mengklaim, BUMN mampu dalam hal keuangan untuk mengakuisisi saham mayoritas tersebut.

"Banyak bank siap menanggung (pembiayaan ambil alih saham Freeport Indonesia)," kata Aloy. Kementerian BUMN nantinya akan membentuk holding BUMN sektor tambang untuk membeli saham PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan usaha hingga 2041. Perpanjangan usaha ini bisa diperoleh setelah raksasa tambang itu menyepakati empat poin perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Keempat poin yang dimaksud adalah pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK).

Kedua, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

Ketiga, Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022.

Keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X