Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/08/2017, 20:01 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR meyakini perusahaan BUMN mampu mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Syaratnya, BUMN tambang harus membentuk holding sehingga kuat dari sisi permodalan.

"Kami punya keyakinan yang sama (dengan Kementerian BUMN) bahwa BUMN kita bisa," ujar Ketua Komisi VI Teguh Juwarno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Menurut Teguh, holding BUMN tambang bisa membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efisien. Konsolidasi juga akan membuat BUMN itu kuat secara ekuitas.

Selain itu Komisi VI menilai kepercayaan pasar kepada BUMN tambang juga akan tumbuh melalui holding. Hal itu membuat peluang BUMN tambang mendapatkan suntikan modal menjadi kian lebar.

"Ini (holding BUMN) salah satu cara untuk bagaimana BUMN kita lebih efisien," kata Teguh. Ia mengatakan pembentukan holding BUMN tambang menjadi ranah eksekutif atau pemerintah pusat. Ia yakin hal itu bisa cepat terealisasi apalagi Mahkamah Agung sudah mengkonfirmasi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 terkait holding BUMN tidak bertentangan dengan peraturan lain yang ada di atasnya.

"Sekarang sudah ada pendapat hukum dari MA jadi semestinya tidak ada lagi hambatan secara politis," ucap Teguh.

Sebelumya, Freeport McMoran memastikan bersedia melepas 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ke tangan Indonesia setelah perundingan panjang dengan pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2017, pihak yang paling terdepan mendapatkan saham Freeport adalah pemerintah pusat. Bila pemerintah tidak bersedia, barulah saham akan ditawarkan ke pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan terakhir swasta nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Negara Mau Subsidi Kendaraan Listrik, Sri Mulyani Siap Lapor DPR

Negara Mau Subsidi Kendaraan Listrik, Sri Mulyani Siap Lapor DPR

Whats New
Profil Tol Lingkar Solo, Proyek Idaman Gibran yang Ditolak Para Bupati

Profil Tol Lingkar Solo, Proyek Idaman Gibran yang Ditolak Para Bupati

Whats New
Digugat Vendor karena Tunggakan, BUMN PT PP Buka Suara

Digugat Vendor karena Tunggakan, BUMN PT PP Buka Suara

Whats New
Jadwal KRL Rute Solo-Jogja Hari Ini, 28 Januari 2023

Jadwal KRL Rute Solo-Jogja Hari Ini, 28 Januari 2023

Work Smart
Profil Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Profil Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+