Kompas.com - 31/08/2017, 13:02 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara di Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016). Yoga SukmanaKepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara di Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menutup rapat formula pajak untuk PT Freeport Indonesia. Hal itu demi kelancaran negosiasi pajak dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Kalau sekarang kami sampaikan ke keluar kan jadinya kaya negosiasi lewat media," ujar Kapala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Meski begitu tutur Suahasil, pemerintah pasti akan membeberkan skema pajak untuk Freeport kepada publik bila pembahasan telah rampung.

Namun ia tak menyebut kapan hal itu akan dilakukan. Sementara terkait divestasi saham Freeport, Suahasil juga tak mau berspekulasi.

(Baca: Menteri BUMN Yakin Pemerintah Bisa Kelola Freeport Indonesia)

 

Ia tak berani memastikan nilai 51 persen saham Freeport mencapai Rp 107 triliun seperti kabar yang tersebar di media.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu hitungan siapa? Tanya sama yang mengeluarkan angka itu bagaimana menghitungnya," kata dia.

Sebelumnya, Freeport Indonesia menyetujui beberapa syarat yang diminta pemerintah, salah satunya bersedia memberikan jaminan kepastian setoran lebih besar kepada pemerintah Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, komposisi baru pajak Freeport dengan status IUPK harus lebih besar dibandingkan rezim KK. Hal itu tutur Sri Mulyani seusai dengan semangat UU Nomer 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

(Baca: Menimbang Pajak Freeport, Antara Skema Nail Down Vs Prevailing)

Namun pemerintah juga menekankan bahwa penarikan pajak yang dilakukan kepada Freeport dan perusahaan tambang IUPK lain tetap akan memperhatikan iklim investasi dan bisnis sektor pertambangan.

Saat ini, pemerintah masih melihat sejumlah ketentuan undang-undang mulai dari Undang-undang Mineral Batubara, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Daerah.

Kompas TV Ekspor bahan tambang mentah Freeport Indonesia kembali menuai masalah.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Whats New
12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Whats New
Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.