Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport Melantai di Bursa, Investor Asing Bisa Dibatasi

Kompas.com - 31/08/2017, 15:19 WIB
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum menentukan skema divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Akan tetapi, tahapannya adalah penawaran kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pelepasan saham Freeport kepada swasta dapat dilakukan dengan skema penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Ini bisa dilakukan apabila pemerintah dan BUMN tidak memiliki cukup dana untuk menyerap seluruh divestasi saham raksasa tambang tersebut.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengungkapkan, dengan melantai di bursa, pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia bisa memiliki saham Freeport.

Tito mengakui, kalau benar Freeport melantai di bursa, maka akan menjadi pelepasan saham yang besar.

Namun, kapitalisasinya tidak sebesar emiten raksasa semisal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.

"Pada dasarnya profit (laba) Freeport itu hanya 25 persen dari BRI. Jadi besar, tapi tidak menjadi yang terbesar di Indonesia. BRI, Telkom, dan BCA jauh lebih besar dari itu," kata Tito di kantornya di Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Adapun terkait kekhawatiran mengenai kepemilikan asing pada saham Freeport setelah IPO, Tito menyatakan pihaknya memiliki kebijakan untuk melakukan proteksi pihak mana yang berhak memiliki saham tertentu dan dalam jumlah tertentu.

Ia memberi gambaran, semisal ketika Freeport akan melepas sahamnya ke publik dan tak menghendaki pihak asing menjadi pembeli mayoritas, maka Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bisa memproteksi.

"Tinggal bilang ke KSEI, asing tidak boleh beli.  Bisa diproteksi berdasarkan permintaan dari emiten," tutur Tito.

Dengan mencatatkan sahamnya di BEI, imbuh Tito, akan terjadi pula transparansi. Sehingga, seluruh masyarakat Indonesia bisa mengawasi dan mengakses informasi terkait aktivitas bisnis Freeport di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal KRL Rute Solo-Jogja Hari Ini, 28 Januari 2023

Jadwal KRL Rute Solo-Jogja Hari Ini, 28 Januari 2023

Work Smart
Profil Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Profil Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+