Sri Mulyani Jawab Sindiran RI Tak Berdaulat Akibat Banyak Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara blakblakan soal utang negara di hadapan Komisi XI DPR. Termasuk bicara soal banyaknya sindiran yang ditujukan ke pemerintah.

"Banyak yang mengatakan bahwa kita tidak memiliki kedaulatan dan mendirikan (karena utang RI dari asing)," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Ia menuturkan, dari total Rp 3.780 triliun utang pemerintah, 62 persennya berasal dari masyarakat Indonesia, bukan dari negara lain, yang dananya dikelola oleh bank, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bahkan individual.

"62 persen mereka memegang surat utang pemerintah. Mereka memang punya tabungan dan mereka ingin investasi dengan bentuk surat utang negara (SUN)," kata Sri Mulyani.

(Baca: Akhir Kuartal II, Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi 335,3 Miiliar Dollar AS)

Bagi mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, tak ada yang dirugikan dari pembelian SUN. Negara mendapatkan keuntungan lantaran ada pendanaan pembangunan, sedangkan masyarakat bisa berinvestasi.

Dari sisi instrumen utang, dari Rp 3780 triliun, 58,4 persen merupakan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk rupiah yang dipegang oleh masyarakat Indonesia melalui institusi bank dan sebagainya. Sementara itu SBN dalam mata uang dollar hanya 22,2 persen.

Hal ini tutur Sri Mulyani merupakan kebijakan negara untuk menambah cadangan devisa Bank Indonesia (BI) yang ada dalam bentuk valas.

Adapun pinjaman dari luar negeri yang berasal dari multilateral dan bilateral sebesar 19,3 persen.

"Ada yang mempertanyakan apakah utang kita sudah membahayakan? Sekali lagi coba bandingkan dengan negara lain di mana letak Indonesia," kata Sri Mulyani.

Saat ini, tutur dia, rata-rata bunga utang yang harus dibayar Indonesia 8 persen-8,5 persen. Angka itu jauh lebih rendah dengan sejumlah negara lainnya misalnya Brasil, Meksiko, Turki, Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Sementara itu rata-rata utang jatuh tempo Indonesia mengalami penurunan meski begitu tetap dijaga di atas 7 tahun. Penurunan itu, kata Sri Mulyani, untuk menjaga cash flow pemerintah, sekaligus menekan biaya utang.