Setelah Hong Kong, Dua Negara Surga Pajak Ini Akan Tukar Data Keuangan ke RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menandatangai perjanjian bilateral pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan dua negara surga pajak.

"Yang akan kami approach dalam waktu dekat ini adalah Panama dan Bahama," ujar Kepala Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Leli Listianawati di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (4/8/2017).

Panama adalah negara yang terletak di Amerika Tengah dan sudah tersohor menjadi negara surga pajak. Namanya kian akrab di telinga masyarakat Indonesia terkenal akibat adanya skandal Panama Papers.

Sementara itu Bahama adalah negara yang berada di Kepulauan Karibia yang juga menjadi salah satu negara dengan tarif pajak rendah di dunia.

(Baca: "Panama Papers", Skandal Kebocoran Data Keuangan Terbesar)

Akibatnya banyak harta dari luar negeri yang sengaja di tempatkan di Bahama untuk menghindari pajak tinggi.

Penandatanganan kesepakatan bilateral dengan Panama dan Bahama sangat penting sebab kedua negara tersebut belum menandatangai kerja sama multilateral pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan.

Padahal 94 negara termasuk Indonesia sudah menandatangi perjanjian itu. Akibatnya, negara yang ingin bertukar informasi keuangan harus menjalin kerja sama bilateral terkait perpajakan.

Sebelumnya, Ditjen Pajak sudah menandatangani perjanjian bilateral perpajakan dengan Hong Kong. Selama ini, Hong Kong juga dikenal sebagai tempat surga pajak bagi para pengemplang pajak.