Perhimpunan Kreditur 7-Eleven Tuding Ada Rekayasa pada Sidang PKPU

Kompas.com - 04/09/2017, 21:00 WIB
Kuasa Hukum Perhimpunan Kreditur 7-Eleven David Maruhum L Tobing, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKuasa Hukum Perhimpunan Kreditur 7-Eleven David Maruhum L Tobing, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Perhimpunan Kreditur 7-Eleven David Maruhun L Tobing menuding ada rekayasa dalam persidangan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Modern Sevel Indonesia (MSI), pemegang lisensi gerai waralaba 7-Eleven.

Pasalnya, PT MSI mengakui memiliki utang terhadap pemohon PKPU, yakni PT Soejach Bali dan PT Kurniamitra Duta Sentosa hingga Rp 2 miliar.

"Sebisa mungkin (termohon seharusnya) menolak atau dia mengakui sebagian, ini kan dia mengakui keseluruhan kan konyol. Seakan-akan ini 'rekayasa' semua," kata David, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Pihaknya juga merasa keberatan karena tidak bisa mengajukan bukti tambahan tagihan dari kliennya, anggota Perhimpunan Kreditur 7-Eleven.

David menjelaskan, sebanyak 11 kreditur yang merupakan supplier makanan minuman ke 7-Eleven memiliki tagihan utang kepada PT MSI mencapai Rp 71 miliar.

Jumlah ini, lanjut dia, lebih besar dibanding tagihan PT Soejach Bali dan PT Kurniamitra Duta Sentosa sebesar Rp 2 miliar.

(Baca: Hakim Tolak Penambahan Pengurus PKPU 7-Eleven )

Majelis hakim menolak permohonan Perhimpunan Kreditur 7-Eleven karena perkara akan diputuskan pada Senin (11/9/2017) mendatang.

Selain itu, pembuktian juga telah dilakukan oleh pemohon dan termohon. Adapun Perhimpunan Kreditur 7-Eleven tidak termasuk dalam pemohon PKPU kepada PT MSI.

"Jadwal kan masih panjang sampai minggu depan, kenapa tidak bisa (menyerahkan barang bukti). Justru karena kami melihat seakan-akan semuanya walaupun terburu-buru, kok dimuluskan," kata David yang enggan menjelaskan 11 supplier yang menjadi kliennya tersebut.

Tudingan David ini dibantah oleh Nurbaini, pengacara dari kantor hukum Hotman Paris and Partners yang menjadi kuasa hukum termohon, PT MSI. Dia menegaskan tak ada rekayasa dalam perkara tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X