Petani Madura Respons Positif Rencana Revisi Harga Pokok Pembelian Pemerintah

Kompas.com - 06/09/2017, 12:03 WIB
Petani garam di Pamekasan Madura usul kepada pemerintah segera merevisi harga pokok pembelian (HPP) garam untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANPetani garam di Pamekasan Madura usul kepada pemerintah segera merevisi harga pokok pembelian (HPP) garam untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

PAMEKASAN, KOMPAS.com – Rencana pemerintah yang akan merevisi harga pokok pembelian garam (HPP) tahun ini, menuai respon positif dari petani garam di Madura. Sebab harga garam yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan layak hidup petani garam.

Selain itu, petani garam ingin segera beralih ke produksi garam yang lebih modern dengan menerapkan industry yang lebih baik.

Hobir, salah satu petani garam asal Dusun Candi, Desa Polagan Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan menjelaskan saat ini semua harga kebutuhan pokok naik. Sementara harga garam belum pernah ada perkembangan selama tujuh tahun terakhir.

Harga garam petani berdasarkan Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri nomor 02/Daglu/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Pejualan Garam di Tingkat Petani, untuk garam kualitas I (K1) Rp 750 per kg dan kualitas II (K2) Rp 550 per kg.

“Harga Pokok Pembelian (HPP) garam belum pernah diupdate oleh pemerintah selama tujuh tahun. Saatnya harga tersebut direvisi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” terang Hobir saat ditemui di petak garamnya, Rabu (6/9/2017).

Hobir yang juga ketua kelompok tani garam di desanya mengusulkan, harga yang sudah terjadi saat ini sangat bagus. Di tingkat petani, per kg untuk garam K1 sudah mencapai Rp 1.700 dan K2 Rp 1.500.

Harga ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan bulan lalu yang mencapai Rp 3.700 per kg untuk K1 dan Rp 3.500 untuk K2.

“Jika usulan kami diterima oleh pemerintah, maka petani bisa lebih sejahtera. Selain itu, petani bisa beralih produksi dari model tradisional ke model yang lebih modern dengan menggunakan tekhnologi gemimbran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke Sumenep dan Bangkalan Madura pada akhir Agustus kemarin berjanji, akan merevisi HPP garam.

HPP garam yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini terlalu rendah. Oleh sebab itu, pihaknya merencanakan akan menaikkan harga garam dengan kisaran Rp 1.000 sampai 1.500.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X