Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekadar Mitos

Di sektor-sektor tersebut, Indonesia sulit dikatakan berdaulat. Indonesia belum bisa mandiri dan memegang kendali penuh atas pengelolaan sumber daya di sektor migas dan tambang.

Selain tak mandiri, pengelolaan sumber daya alam juga cenderung mengabaikan kelestarian. Pohon yang dibabat jauh lebih banyak dari yang ditanam. Sementara pejabat  korup dengan mudahnya memberikan konsesi pemanfaatan hutan dan izin tambang tanpa memperdulikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam yang tak berdaulat dan tak berkelanjutan sudah pasti tidak akan bisa mensejahterakan masyarakat banyak. Bahkan, masyarakat di sekitar areal tambang dan hutan, banyak yang hidup miskin.

Sektor perikanan

Agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka tak ada jalan lain kecuali mengimplementasikan prinsip tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Tiga pilar inilah yang menjadi misi Susi Pudjiastuti tatkala dirinya didapuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja, guna mewujudkan visi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni laut sebagai masa depan bangsa.

Seperti sektor-sektor lainnya, sektor perikanan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun juga tidak dikelola secara berdaulat, tidak berkelanjutan, dan tidak mensejahterakan. 

Perairan Indonesia dikuasai oleh kapal-kapal ikan asing atau eks asing baik yang berizin maupun yang ilegal. Sekitar 10.000 kapal asing dan eks asing berukuran raksasa berpesta pora mengeruk kekayaan laut Indonesia dari perairan Natuna hingga Arafura.

Sementara tuan rumahnya yakni nelayan-nelayan lokal yang menggunakan kapal-kapal kecil, tak berdaya dan hanya menjadi penonton. 

Kapal-kapal asing dan eks asing terus mencuri dan mengeksploitasi perairan Indonesia untuk meraup untung sebesar-besarnya. Akibatnya, terjadi overfishing atau penangkapan berlebih di sebagian besar perairan Indonesia.