Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Fajar Marta

Wartawan, Editor, Kolumnis 

Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekadar Mitos

Kompas.com - 07/09/2017, 05:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAprillia Ika

Para duta besar itu pun akhirnya memahami kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Indonesia dalam memberantas illegal fishing.

Susi pun sadar, pemberantasan illegal fishing berpotensi menimbulkan gejolak di dalam negeri mengingat sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pejabat, aparat, dan birokrat yang menjadi backing atau pelindung kapal-kapal illegal fishing.

Susi pun mengumumkan rekonsiliasi nasional di sektor perikanan. “Apa yang terjadi sebelumnya, kita lupakan. Namun ke depan, kita sama-sama memberantas illegal fishing. Aparat dan birokrat tak boleh lagi menjadi backing kapal-kapal illegal fishing,” katanya.

Pengusaha-pengusaha perikanan nasional yang bekerja sama dengan asing juga diingatkan Susi agar tak lagi melakukan illegal fishing kecuali jika ingin kapalnya ditenggelamkan dan pelakunya dipidanakan.

Presiden Jokowi pun mengesahkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) pada tanggal 19 Oktober 2015 guna mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu.

Satuan tugas tersebut dikenal dengan nama “Satgas 115”. Satgas 115 merupakan penyelenggara penegakan hukum satu atap (one roof enforcement system), yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, BAKAMLA dan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memudahkan koordinasi, mendorong sinergi dan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam memberantas illegal fishing untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan memberikan efek jera.

Satgas 115 berada di bawah Presiden dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas. Hingga kini sudah 317 kapal illegal fishing ditenggelamkan Satgas 115. 

Susi meyakini penenggelaman kapal merupakan kebijakan yang efektif untuk memberantas illegal fishing.

"Selama armada kapal pengawas kita masih kurang, maka satu-satunya cara untuk memagari perairan kita dari pencurian ikan adalah menegakkan hukum secara tegas sehingga bisa memberikan efek jera dan efek gentar kepada para pelaku illegal fishing," kata Susi.

Terbukti apa yang dikatakan Susi benar. Cerita penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah Indonesia pun bergema ke seluruh dunia. Para pelaku illegal fishing di seluruh dunia bergidik. Mereka tak menyangka, Indonesia benar-benar berani menenggelamkan kapal.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+