Profesi Penulis Dikenakan Pajak Penghasilan, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 07/09/2017, 08:12 WIB
Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Senin (14/11/2016). Yoga SukmanaDirektur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Senin (14/11/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Penulis Tere Liye mempermasalahkan pajak yang tinggi bagi profesi penulis. Oleh karenanya, ia memutuskan kontrak dengan dua penerbit besar di Indonesia, yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika.

Menurut dia, pemerintah selama ini tidak adil terhadap profesi penulis buku karena dikenakan pajak lebih tinggi dari profesi-profesi lainnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) pun memberikan penjelasan mengenai keluhan Tere Liye tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Baca: Pajak Penulis Selangit, Tere Liye Putus Kontrak 2 Penerbit)

 

Pengenaan pajak menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

"Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan neto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan," ujar Hestu dalam pernyataannya, Kamis (7/9/2017).

Selanjutnya, Wajib Pajak yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Besarnya adalah 50 persen dari royalti yang diterima dari penerbit sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni).

(Baca: Dirjen Pajak Anggap Pajak Penulis Tinggi Hanya Kesalahan Persepsi)

 

"Ketentuan teknis mengenai penggunaan NPPN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut," imbuh Yoga.

Ia pun menyatakan, Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Masukan dari semua pihak aman tindaklanjuti sesegera mungkin.

"Namun keputusan yang bersifat kebijakan diambil secara hati-hati dan saksama dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan secara lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat," jelas dia.

Kompas TV Sri Mulyani Cerita Manfaat Berutang Lewat Media Sosial

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Realisasi Investasi 2021 Rp 901,2 Triliun, Bahlil: Lampaui Target dari Perintah Presiden

Realisasi Investasi 2021 Rp 901,2 Triliun, Bahlil: Lampaui Target dari Perintah Presiden

Whats New
Sasar Proyek Grup Waskita hingga IKN, WSBP Target Kontrak Baru 2022 Tumbuh 30 Persen

Sasar Proyek Grup Waskita hingga IKN, WSBP Target Kontrak Baru 2022 Tumbuh 30 Persen

Rilis
Kabar Gembira, Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final UMKM

Kabar Gembira, Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final UMKM

Whats New
'Emak-emak' Mengeluh Sulit Dapat Minyak Goreng Murah di Ritel Modern, Kemendag Ungkap Penyebabnya

"Emak-emak" Mengeluh Sulit Dapat Minyak Goreng Murah di Ritel Modern, Kemendag Ungkap Penyebabnya

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,16 Persen, Rupiah Justru Melemah

IHSG Ditutup Menguat 0,16 Persen, Rupiah Justru Melemah

Whats New
Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Whats New
Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Whats New
Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Whats New
Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Whats New
Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Whats New
OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal 'Catut' Nama OJK

OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal "Catut" Nama OJK

Spend Smart
Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Whats New
Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Whats New
Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Whats New
Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.