KILAS EKONOMI

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kominfo

Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

Kompas.com - 08/09/2017, 21:22 WIB
|
EditorKurniasih Budi

KOMPAS.com - Ketimpangan ekonomi dan sosial masih terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melancarkan utamanya lima strategi sebagai bentuk intervensi demi langsung menjangkau 40 persen penduduk miskin.

Dalam 7 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat dengan rerata pertumbuhan 5,64 persen. Sayangnya, angka kemiskinan belum mampu diturunkan secara signifikan.

Gini rasio pun tercatat masih tinggi, yakni pada Maret 2017 sebesar 0,393. Tingginya ketimpangan itu disebabkan booming harga komoditas sejak 2006-2011. Lantaran itulah kuat asumsi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pemerintah ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Pemerintah tidak berpuas diri meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016.

"Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2017 di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca: Presiden: Ketimpangan Ekonomi Harus Ditekan

Jokowi optimistis pemerataan ekonomi yang berkeadilan dapat membuat bangsa Indonesia semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia.

“Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global," katanya.

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Stunting dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diturunkan.

Kedua, soal bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data.

Baca juga: Bappenas Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Ketimpangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah membuat basis data yang mendetail. Namun, data tersebut harus diverifikasi setiap tahun untuk menjamin keakuratan.

Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte perkawinan. Sehingga, setiap keluarga memiliki kartu keluarga dan setiap warga negara memiliki nomor induk kependudukan.

“Kelengkapan administrasi itu diperlukan untuk pendataan. Pemerintah daerah perlu mempermudah pemberian hak setiap anak untuk memiliki akte kelahiran,” katanya dalam Forum Merdeka Barat 9, Jumat (8/9/2017).

Baca juga: Mensos Sebut 4,1 Juta Anak Tidak Bersekolah

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Achmad Choesni mengatakan, data yang dikumpulkan pemerintah berdasarkan nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat.

Data tersebut diverifikasi langsung ke lapangan untuk mencegah perubahan data atau perpindahan penduduk.

Ketiga, soal peluang pekerjaan, karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah memprioritaskan untuk pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja.

Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengatakan, pemerintah perlu membuat proyeksi pasar kerja untuk 10 tahun mendatang. Terutama, prospek lapangan kerja di masa mendatang. Sehingga, pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan.

Pemerintah memprioritaskan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan 5 strategi. Paparan strategi itu disampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kominfo, Jumat (9/8/2017). KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Pemerintah memprioritaskan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan 5 strategi. Paparan strategi itu disampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kominfo, Jumat (9/8/2017).

Keempat, menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja.

Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja.

Strategi kelima, menciptakan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea, di mana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha.

Tantangan pelaksanaan strategi itu adalah kerja sama dari berbagai pihak di internal pemerintahan. Selain itu, dukungan dari swasta khususnya dunia usaha dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan.

    


26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Whats New
Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Whats New
Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Whats New
Pentingnya Personal Branding untuk Proses Mencari Kerja

Pentingnya Personal Branding untuk Proses Mencari Kerja

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.