KILAS EKONOMI

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kominfo

Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

Kompas.com - 08/09/2017, 21:22 WIB
|
EditorKurniasih Budi

KOMPAS.com - Ketimpangan ekonomi dan sosial masih terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melancarkan utamanya lima strategi sebagai bentuk intervensi demi langsung menjangkau 40 persen penduduk miskin.

Dalam 7 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat dengan rerata pertumbuhan 5,64 persen. Sayangnya, angka kemiskinan belum mampu diturunkan secara signifikan.

Gini rasio pun tercatat masih tinggi, yakni pada Maret 2017 sebesar 0,393. Tingginya ketimpangan itu disebabkan booming harga komoditas sejak 2006-2011. Lantaran itulah kuat asumsi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pemerintah ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Pemerintah tidak berpuas diri meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016.

"Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2017 di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca: Presiden: Ketimpangan Ekonomi Harus Ditekan

Jokowi optimistis pemerataan ekonomi yang berkeadilan dapat membuat bangsa Indonesia semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia.

“Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global," katanya.

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Stunting dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diturunkan.

Kedua, soal bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data.

Baca juga: Bappenas Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Ketimpangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah membuat basis data yang mendetail. Namun, data tersebut harus diverifikasi setiap tahun untuk menjamin keakuratan.

Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte perkawinan. Sehingga, setiap keluarga memiliki kartu keluarga dan setiap warga negara memiliki nomor induk kependudukan.

“Kelengkapan administrasi itu diperlukan untuk pendataan. Pemerintah daerah perlu mempermudah pemberian hak setiap anak untuk memiliki akte kelahiran,” katanya dalam Forum Merdeka Barat 9, Jumat (8/9/2017).

Baca juga: Mensos Sebut 4,1 Juta Anak Tidak Bersekolah

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Achmad Choesni mengatakan, data yang dikumpulkan pemerintah berdasarkan nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat.

Data tersebut diverifikasi langsung ke lapangan untuk mencegah perubahan data atau perpindahan penduduk.

Ketiga, soal peluang pekerjaan, karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah memprioritaskan untuk pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja.

Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengatakan, pemerintah perlu membuat proyeksi pasar kerja untuk 10 tahun mendatang. Terutama, prospek lapangan kerja di masa mendatang. Sehingga, pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan.

Pemerintah memprioritaskan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan 5 strategi. Paparan strategi itu disampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kominfo, Jumat (9/8/2017). KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Pemerintah memprioritaskan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan 5 strategi. Paparan strategi itu disampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kominfo, Jumat (9/8/2017).

Keempat, menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja.

Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja.

Strategi kelima, menciptakan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea, di mana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha.

Tantangan pelaksanaan strategi itu adalah kerja sama dari berbagai pihak di internal pemerintahan. Selain itu, dukungan dari swasta khususnya dunia usaha dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan.

    


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indomaret Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Indomaret Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Pemerintah dan Komisi XI DPR Setujui RUU PPSK, Ini Poin Pentingnya

Pemerintah dan Komisi XI DPR Setujui RUU PPSK, Ini Poin Pentingnya

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Disarankan Ajukan Gugatan Kepailitan

Nasabah Wanaartha Life Disarankan Ajukan Gugatan Kepailitan

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes, Hartono Bersaudara Tetap Urutan Pertama

Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes, Hartono Bersaudara Tetap Urutan Pertama

Whats New
Catatkan Rekor Baru pada Usia Ke-45, Pupuk Kaltim Siap Gempur Pasar Global

Catatkan Rekor Baru pada Usia Ke-45, Pupuk Kaltim Siap Gempur Pasar Global

Whats New
CORE: Peran BUMN Dibutuhkan untuk Buka Lapangan Kerja Sektor UMKM

CORE: Peran BUMN Dibutuhkan untuk Buka Lapangan Kerja Sektor UMKM

Whats New
Reformasi Birokrasi Tematik Diyakini Genjot Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik Diyakini Genjot Investasi

Whats New
Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Whats New
Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Whats New
Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Whats New
LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

Whats New
KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

Whats New
MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

Whats New
Permudah Pekerja Migran Kirim Uang ke RI, RemitPro dapat Penghargaan dari BI

Permudah Pekerja Migran Kirim Uang ke RI, RemitPro dapat Penghargaan dari BI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.