Pemerintah Tidak Akan Ganti Kerugian Korban Investasi Ilegal

Kompas.com - 10/09/2017, 13:05 WIB
Ilustrasi THINKSTOCKIlustrasi
|
EditorBayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, pemerintah tidak akan mengganti kerugian materi korban investasi ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menjelaskan, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan hal itu.

"Pemerintah tidak akan ganti uang korban investasi ilegal. Tidak mungkin," kata Tongam pada acara pelatihan wartawan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) di Bogor, Sabtu (9/9/2017).

Tongam menjelaskan, tidak ada satu regulasi pun yang menjelaskan peran pemerintah dalam mengganti uang kerugian masyarakat yang menjadi korban investasi bodong.

Kalaupun ada lembaga yang menjamin dana masyarakat seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

"Tidak ada aturan, dasar hukum, regulasinya. Ada LPS, tapi itu pun untuk lembaga tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu," ujar Tongam.

(Baca juga: Beragam Modus Baru Investasi Bodong yang Diungkap OJK)

Desakan kepada pemerintah untuk mengganti uang korban investasi ilegal terjadi pada kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Diduga, ada puluhan ribu masyarakat yang menjadi korban tawaran promo ibadah umrah.

Pihak kepolisian mengestimasi, total kerugian calon jemaah mencapai Rp 848 miliar. Angka tersebut dihitung dari setoran calon jemaah umrah yang mencapai 58.682 orang, ditambah setoran sewa pesawat dengan total mencapai Rp 9 miliar.

"Uang tidak akan kembali. Paling hanya 10 persen, itu pun sudah bagus. Karena uangnya tidak ada, mereka foya-foya habiskan uang itu, jadi begitu mudahnya uang itu datang dan pergi," ucap Tongam.

Oleh karena itu, Tongam kembali mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap modus-modus investasi ilegal.

Tongam menyatakan, tidak ada investasi yang tidak berisiko dan memberikan imbal hasil yang berada di atas batas kewajaran.

Kompas TV Situs Investasi Bodong Masih Aktif



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Whats New
Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Whats New
KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

Whats New
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
Ini yang Terjadi pada Reksa Dana saat Indeks LQ45 dan IDX30 Dievaluasi

Ini yang Terjadi pada Reksa Dana saat Indeks LQ45 dan IDX30 Dievaluasi

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X