Kemenhub Lebih Untung Jika Pelindo III Jadi Operator Pelabuhan Bima

BIMA, KOMPAS.com - Pada hari ini, Minggu (10/9/2017), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan PT Pelindo III untuk alih operasional Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bima.

Operasional Pelabuhan Bima oleh PT Pelindo III ini akan berlaku dalam jangka waktu 30 tahun.

M Junaidin, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima mengatakan, dengan adanya alih operasional ini maka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa lebih untung.

Pasalnya, Kemenhub akan fokus sebagai regulator semata. Sebelumnya, Kemenhub berperan sebagai regulator dan operator sebab pengelolaan pelabuhan dibagi sama rata dengan Pelindo III.

"Dampaknya akan ada peningkatan pelayanan ke pengguna pelabuhan. Dulu kami tidak fokus karena harus berperan sebagai operator dan regulator. Jika (diambilalih) Pelindo III, mereka akan lebih profesional operasikan pelabuhan," papar M Junaidi, Minggu.

Selain itu, lanjut dia, akan ada penghematan dari sisi anggaran Kemenhub. Sebab, masih ada rencana pengembangan senilai Rp 100 miliar yang nantinya akan dilakukan oleh Pelindo III. Kemenhub juga hemat dari sisi biaya perawatan pelabuhan.

Dari anggaran pembangunan Rp 100 miliar tersebut, sebagian besar akan terserap untuk penambahan panjang dermaga. Dermaga untuk kapal kapasitas 5.000 DWT akan bertambah panjang jadi 150 meter.

Sementara dermaga untuk pelabuhan rakyat, yakni untuk sandar kapal 2.000 DWT akan ditambah panjangnya jadi 200 meter dari semula 50 meter.

Ada hemat dr sisi anggaran. Krn fasilitas masih ada rencana pengembangan lebih 100 m pelindo yg lakukan dan perawatan.

"Berdasarkan hitungan kasar dari sisi kemenhub, dengan fasilitas yang ada saat ini saja pendapatan pelabuhan ini bisa mencapai Rp 410 juta, yang dikontribusikan ke negara atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)," kata M Junaidin.

Selain itu, kemenhub juga masih dapat untung dari bagi hasil pendapatan di mana Kemenhub mendapatkan 30 persen keuntungan yang dikurangi biaya operasional.

"Estimasi kenaikannya Rp 70 juta per bulan, dari sebelumnya belum ada karena belum dikerja samakan. kemenhub juga dapat konsesi 2,5 persen dari pendapatan untuk operasiona fasilitas eksisting. Semua disetor ke kas negara," lanjut dia.

Sebagai informasi, kesepakatan ini, masih harus mendapatkan restu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebab dalam rencana pengembangan bisnis pascakesepakatan, Pelindo III akan menambah panjang dermaga agar lebih banyak kapal bersandar dan muatan yang bisa dibongkar. Nilai pembangunannya sendiri ditaksir Rp 100 miliar.

Jika tak ada aral melintang, pembangunan tambahan dermaga akan dimulai pada 2018 mendatang. Dermaga yang akan mendapatkan tambahan panjang yakni dermaga Nusantara untuk bersandar kapal 5.000 dead weight ton (DWT), saat ini panjangnya 50 meter dan akan ditambah jadi 150 meter.

Kemudian, dermaga pelayaran rakyat (pelra) untuk andar kapal 2.000 DWT akan diperpanjang dari 50 meter menjadi 200 meter. Kemudian lapangan penumpukan akan dibangun 1.600 meter persegi, muat untuk 1.000 kontainer per tahun.