JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyepakati kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kerja sama ini terkait pemberian fasilitas dan layanan perbankan untuk mendukung program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Desmigratif digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan menggandeng 7 kementerian lainnya.

Yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(Baca: Sasar TKI, OJK Ajukan Penambahan "Multifinance" Penyalur KUR)

Tujuan Desmigratif adalah untuk memberikan dukungan bagi desa yang menjadi kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan demikian, pengelolaan dana remitansi yang masuk ke desa-desa tempat TKI berasal menjadi lebih produktif.

Pemerintah melalui program ini telah menyusun langkah komperhensif dengan menggandeng lembaga keuangan perbankan untuk memberikan pendidikan keuangan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana remitansi TKI yang masuk ke Indonesia.

Program ini secara secara terintegrasi akan memberikan dukungan pada keluarga TKI yang ada di desa-desa agar mengelola dana remitansi agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. “Kehadiran BRI dalam program ini sebagai bentuk peran aktif untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi di desa migran, “ kata Hari Siaga Amijarso, Corporate Secretary BRI dalam keterangan resmi, Selasa (12/9/2017).

Dana remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari luar negeri diharapkan dapat bermanfaat sebagai modal usaha produktif, sehingga menggerakkan ekonomi pedesaaan.

Pelatihan dan pendampingan sangat diperlukan, khususnya dari lembaga keuangan perbankan dalam mempertajam kemampuan pengelolaan ekonomi mikro para penerima dana remitansi di Indonesia.

“BRI akan mendorong lahirnya berbagai potensi bisnis mikro dari kerjasama ini. Harapannya kedepan, akan banyak entitas bisnis baru sebagai embrio yang dapat meningkatkan ekonomi di pedesaan sehingga berdampak menggerakkan ekonomi nasional,” imbuh Hari.

Pada tahun 2017, pemerintah rencananya akan membentuk 120 Desmigratif, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, pada 2018, rencananya akan dibentuk 130 desa serta pada 2019 akan dibentuk 150 Desa Migrasi produktif.