Bantah Impor LNG Singapura, Luhut Sebut Indonesia Tak Akan Melacurkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah pemerintah akan mengimpor gas alam cair (LNG) dari Singapura.

Luhut menyebut kerja sama yang akan dilakukan dengan Singapura adalah pertukaran, bukan impor LNG.

"Menyangkut (kabar impor) LNG, kontraknya itu bukan kontrak jual beli gas. Enggak ada urusan jual beli gas," kata Luhut, saat menyelenggarakan afternoon tea bersama awak media, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Kerja sama yang bisa dilakukan adalah penyediaan infrastruktur untuk meminimalisir biaya. Singapura, kata dia, memiliki infrastruktur mini yang dapat mendistribusikan LNG ke powerplant atau pembangkit listrik.

(Baca: Opsi Impor LNG untuk Turunkan Harga Gas Industri Menuai Banyak Kritikan)

Sedangkan pemerintah Indonesia tetap akan menyediakan LNG. Nantinya, hasil pengolahan akan digunakan sebagai pembangkit listrik di daerah terpencil.

Ada sembilan lokasi yang akan diujicoba menggunakan proyek tersebut, namun pihaknya baru melihat tiga lokasi.

Rencana ini juga bisa gagal dilakukan jika tak ada pendanaan yang masuk.\

"Jadi ini masih kajian. Perjanjian itu ada dan tidak ada yang kami langgar, kami juga enggak bodoh-bodoh amat dan kami tidak ingin melacurkan diri untuk hal seperti itu," kata mantan Menko Polhukam tersebut.

(Baca: Luhut Akan Buka-bukaan Wacana Impor Gas Alam Cair hingga Reklamasi)

Sebelumnya, beredar kabar Luhut memberikan lampu hijau dilakukannya impor LNG dari konsorsium Singapura dengan harga 3,8 dollar AS per Million British Thermal Units (MMBTU).

Saat ini yang terjadi di lapangan, mayoritas industri masih harus menebus bahan bakar produksinya dengan harga 10-11 dollar AS per MMBTU.

Harga itu disebut jauh lebih murah dibandingkan harus mengangkut LNG dari lapangan gas di kawasan Indonesia Timur.

Langkah ini merupakan realisasi instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menagih realisasi penurunan harga gas kepada para menteri Kabinet Kerja untuk memangkas ongkos produksi industri di Indonesia.

(Baca: Arcandra Tahar Prediksi Indonesia akan Impor Gas Pada 2019)