Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Divestasi Saham Freeport Ditarget Rampung 2019

Kompas.com - 14/09/2017, 07:08 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan proses divestasi atau pelepasan saham PT Freeport Indonesia rampung pada tahun 2019.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia akan memiliki saham mayoritas, sebesar 51 dari awalnya 9,36 persen.

"Soal (pelepasan) saham, kami harus selesaikan sampai 2019. Divestasi sedang dirundingkan, tapi kami mau 2019 sudah selesai," kata Luhut, dalam afternoon tea bersama wartawan, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Selain itu, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan Kontrak Karya (KK).

(Baca: Sri Mulyani Enggan Berkomentar soal Mekanisme Pembelian Saham Freeport)

 

PT Freeport Indonesia juga harus menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga Oktober 2022.

Kemudian stabilitas penerimaan negara akan lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan, pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menunjuk apraisal independen untuk menentukan pembagian kepemilikan saham.

"Konsepnya pertama (saham ditawarkan ke) pemerintah pusat kemudian baru ditawarkan ke pemda, dan akhirnya ditawarkan ke swasta. Mungkin 5-10 persen (kepemilikan saham PT Freeport Indonesia) untuk pemda," kata Luhut.

(Baca: DPR Gusar dengan Kepastian Kontrak Freeport)

 

Setelah adanya proses divestasi ini, Luhut menegaskan, pemerintah Indonesia yang akan memegang kendali perusahaan tambang yang beroperasi di Papua tersebut.

"Jadi kami mengacu ketentuan yang berlaku umum. Kalau (menguasai saham) 51 persen, CEO dari kita (pemerintah Indonesia), operasional dia, finance juga kita, kan bisa dibuat seperti itu," kata Luhut.

Dengan menyepakati poin-poin tersebut, PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin usaha hingga 2041.

Terkait dengan pembelian saham, rencananya akan dilakukan melalui konsorsium BUMN. Kementerian BUMN nantinya akan membentuk holding BUMN sektor tambang untuk membeli saham PT Freeport Indonesia.

(Baca: Janji Bangun Smelter, Freeport Siapkan 2,3 Miliar Dollar AS)

Kompas TV Bank Mandiri Stop Kredit Untuk Karyawan Freeport

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com