Isu Elpiji Langka di Jateng dan DIY, Masyarakat Diminta Jangan Panik

MAGELANG, KOMPAS.com - Tabung gas 3 kilogram atau Elpiji dari PT pertamina diisukan langka pada beberapa pekan terakhir ini di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Pihak Pertamina menjamin stok elpiji masih mencukupi. Oleh sebab itu masyarakat diminta agar tidak melakukan "panic buying" Elpiji 3 kg. 

Hal itu dikatakan oleh Andar Titi Lestari, Area Manager Comm & Relations JBT PT Pertamina (Persero), Kamis (14/9/2017). 

Ia menyatakan Pertamina selalu mengevaluasi kebutuhan riil penggunaan Elpiji 3 kg. Jika ada kekurangan pihaknya akan menyuplai sesuai kebutuhan di wilayah tersebut.

(Baca: Sri Mulyani: Di 2018 Diproyeksi Tidak Ada Kenaikan BBM, Listrik, Elpiji)

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, Pertamina melakukan penambahan fakultatif di wilayah Jawa Tengah & DIY sebanyak 335.560 tabung selama periode 7-15 September 2017.

Adapun total penambangan fakultatif sejak Agustus 2017 mencapai 1.079.557 tabung. Tidak hanya penambahan fakultatif, kata Andar, Pertamina juga menggelar operasi pasar di 27 titik dengan total penyaluran tabung sebanyak 14.440 tabung.

Operasi pasar telah dilakukan Jumat (8/9/2017), Senin (10/9/2017), Selasa (11/9/2017), dan Rabu (13/9/2017).

"Ada dua lokasi operasi pasar yaitu di wilayah Kudus dan Jepara. Wilayah Jepara di Desa Kedungcino dan Wilayah Kudus di Kecamatan Kaliwungu, Gebog dan Bae. Masing-masing disiapkan 560 tabung disetiap titik operasi pasar," papar Andar melalui siaran pers. 

Andar mengemukakan, kebijakan penerapan distribusi Elpiji 3 kilogram berbeda dengan non-PSO dimana Pertamina mengikuti Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji.

Dia menyebut, dalam pendistribusian dan penggunaan Elpiji 3 kilogram, Pertamina bertanggung jawab melakukan pengawasan sampai pangkalan menggunakan sistem monitoring khusus.

Tujuan monitoring ini agar distribusi tepat sasaran, mulai dari agen resmi hingga ke seluruh pangkalan di bawah agen. Menurutnya, kegiatan monitoring ini memerlukan peran aktif Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat.

"Kami berkomitmen penuh dalam hal pendistribusian sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga kuota ini yang harus kami jaga” ujar Andar.