BPR Rawan Dilikuidasi Karena Masalah "Fraud"

Kompas.com - 14/09/2017, 16:15 WIB
Ilustrasi: Lembaga Penjamin Simpanan KONTAN/BAIHAKIIlustrasi: Lembaga Penjamin Simpanan
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga 31 Agustus 2017, Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS) telah melikuidasi 81 bank. Angka tersebut terdiri dari 1 bank umum, 75 bank perkreditan rakyat ( BPR), dan 5 BPR syariah.

Adapun hingga 31 Agustus 2017, bank yang telah selesai proses likuidasinya sebanyak 67 bank. Angka tersebut terdiri dari 1 bank umum, 63 BPR, dan 3 BPR syariah.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menjelaskan, akan selalu ada bank-bank, khususnya BPR yang bermasalah sehingga kemudian dilikuidasi.

Fauzi menyebut, jumlah BPR yang ada di seluruh Indonesia mencapai hampir 1.800 bank. (Baca: "Fintech" Menjamur, Bagaimana Nasib BPR?)

"Rata-rata itu karena fraud (permasalahan sengketa, penipuan) karena pemiliknya atau manajemen dari BPR tersebut melakukan fraud," kata Fauzi di kantornya di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Fauzi menjelaskan, sebagian besar kasus penutupan BPR disebabkan oleh fraud. Bahkan, angkanya mencapai persentase 99 persen.

Berdasarkan laporan LPS, hingga 31 Agustus 2017, jumlah bank dalam likuidasi (BDL) masih didominasi di wilayah Jawa.

Di Jabodetabek dan Banten, ada 18 bank dalam kategori BDL, di mana 16 di antaranya selesai dilikuidasi dan 2 dalam proses likuidasi.

(Baca: Relatif Tinggi, Kredit Macet BPR Dianggap Belum Mengkhawatirkan)

 

Sementara itu, di Jawa Barat, ada 21 BDL, di mana 18 selesai dilikuidasi dan 3 dalam proses likuidasi. Di Jawa Timur, ada 6 BDL, dengan rincian 2 bank selesai proses likuidasi dan 4 dalam proses likuidasi.

Kompas TV Apa yang harus digenjot untuk menaikkan level UMKM Indonesia?

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X