Sri Mulyani: Jangan WTP Kemudian OTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan apresiasinya kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.

Namun, ia menyatakan WTP bukan berarti akhir dari pengelolaan keuangan yang baik. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menyatakan, perolehan opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi.

Ia pun menyatakan bahwa jangan sampai ada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang paling memalukan dan kelihatan adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan). Jangan WTP, tapi OTT," kata Sri di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Apabila laporan keuangan sudah memperoleh opini WTP, seharusnya tidak ada OTT. Sri pun mengungkapkan, seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah harus mewaspadai beragam modus korupsi di dalam tubuh lembaga.

Menurut Sri, ada praktik korupsi yang dilakukan dengan modus konflik kepentingan, hingga yang benar-benar merampok uang negara.

Oleh karena itu, ia berharap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dapat berupaya semaksimal mungkin agar praktik korupsi tidak terjadi.

"Walau sudah mencapai WTP, saya tetap berharap kita semua menunjukkan komitmen pengelolaan uang negara yang akuntabel," ungkap Sri.

Menurut dia, akuntabilitas dan transparansi difokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Seharusnya, kedua hal itu bukan dilihat dari proses dalam menaati peraturan, namun tujuan untuk mencapai kesejahteraan.