BKPM dan Polri Pastikan Investasi di Lampung Aman

Kompas.com - 15/09/2017, 10:00 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017). Kristian ErdiantoKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017).
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kepolisian Daerah Lampung untuk mengimpentasikan kepastian keamanan para pengusaha berinvestasi di Indonesia khususnya Lampung.

Dalam kerja sama ini para pemangku kepentingan menyebarluaskan informasi terkait dengan jaminan keamanan kegiatan investasi sesuai pedoman kerja antara BKPM dengan Kepolisian Republik Indonesia ( Polri), yang ditandatangani tanggal 19 September 2016 di Jakarta.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, MM Azhar Lubis mengatakan, pedoman kerja ini merupakan pedoman bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

(Baca: OJK Ingatkan soal Investasi Bodong, Ini Ciri-cirinya)

 

Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara.

"Melalui kerja sama ini, BKPM, Polri, Pemprov Lampung dan Polda Lampung dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut," ujar Azhar dalam keterangannya, Jumat (15/9/2017).

Dari target realisasi investasi Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar Rp 5,3 triliun, Provinsi Lampung telah mencapai Rp 4 triliun atau 75,47 persen dari target, atau pada posisi ke 7 untuk realisasi PMDN dan posisi ke 28 untuk realisasi PMA dari seluruh provinsi di Indonesia.

Azhar menuturkan, dengan di implementasikannya kerjasama BKPM-Polri tersebut diharapkan para investor lebih yakin akan jaminan keamanan investasi.

Adapun, target realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun dan Tahun 2018 sebesar Rp 765 triliun dapat tercapai.

Menurut Azhar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah.

"Dengan adanya kerja sama dan koordinasi antara BKPM dan Kepolisian RI, serta koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Provinsi Lampung, diharapkan target realisasi investasi Provinsi Lampung PMDN dan PMA Tahun 2017 sebesar Rp 5,30 trilliun dan Tahun 2018 sebesar Rp 6,81 trilliun akan dapat tercapai," pungkas dia.

Dengan sosialisasi ini diharapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Provinsi Lampung, para Kapolres atau Kapolresta se-Provinsi Lampung, para Kepala DPM-PTSP Kabupaten atau Kota se-Provinsi Lampung, dapat melakukan pertemuan berkala dan koordinasi yang lebih baik.

Tujuannya, untuk dapat meningkatkan rasa aman berinvestasi dalam upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, perusahaan-perusahaan penanam modal yang berinvestasi di Lampung dapat melakukan komunikasi dan membahas berbagai permasalahan yang mereka hadapi pada waktu merealisasikan investasinya, sehingga perusahaan merasa nyaman dalam berinvestasi di Provinsi Lampung.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memperingatkan para menteri untuk tidak membuat peraturan menteri yang menyulitkan iklim investasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X