Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Biaya "Top Up" Uang Elektronik Bebani Masyarakat

Kompas.com - 18/09/2017, 12:49 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengenaan biaya isi ulang (topup) uang elektronik memperoleh sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari DPR.

Aturan mengenai pengenaan biaya tersebut saat ini masih digodok oleh Bank Indonesia (BI). Aggota Komisi XI DPR RI Wilgo Zainar mengungkapkan, dirinya tidak setuju dengan rencana pengenaan biaya topup uang elektronik. Wilgo menyebut, pengenaan biaya tersebut memberatkan masyarakat.

"Berapapun biayanya tetap saja menjadi beban masyarakat," kata Wilgo kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (18/9/2017).

Wilgo menjelaskan, isi ulang uang elektronik tidak hanya terjadi pada periode tertentu seperti misalnya 6 bulan atau setahun sekali. Namun, frekuensi isi ulang uang elektronik bisa sangat sering, seperti per minggu atau lebih pendek tergantung kebutuhan masing-masing orang.

Sehingga, apabila diakumulasikan, biaya tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat.

Apalagi, imbuh Wilgo, penggunaan uang elektronik di Indonesia cukup besar, yakni sekira 64 juta kartu.

"Belum lagi kita bicara saldo dalam kartu e-money itu tidak mendapat bunga apapun juga. Kalau rata-rata saldo Rp 100.000 saja, maka akan ada sekitar Rp 6,4 triliun dana masyarakat yang tanpa bunga yang dihimpun perbankan plus tanpa jaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," ungkap Wilgo.

Ia menyoroti besarnya dana masyarakat yang dihimpun dari uang elektronik. Sehingga, ada baiknya tidak perlu ada pendapatan komisi alias fee based income yang dihimpun dari isi ulang elektronik.

"Apalagi Bank Indonesia juga sedang menggalakkan transaksi nontunai dan mengembangkan less cash society," tutur Wilgo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com