Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Top Up Uang Elektronik untuk Operasional Bank, Ini Komentar DPR

Kompas.com - 18/09/2017, 13:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengenaan biaya isi ulang (topup) uang elektronik banyak disoroti lantaran dipandang membebani masyarakat.

Pihak perbankan menyatakan, pengenaan biaya tersebut dilakukan untuk menutupi biaya operasional infrastruktur.

Namun demikian, Anggota Komisi XI DPR RI Wilgo Zainar menilai, penyediaan infrastruktur terkait uang elektronik menjadi kewajiban bank.

Hal ini pun terkait juga dengan pesatnya teknologi dan layanan keuangan yang berbasis teknologi.

(Baca: Anggota DPR: Biaya "Top Up" Uang Elektronik Bebani Masyarakat)

"Bila tidak bergeser ke pengembangan sistem dan TI (teknologi informasi)-nya, maka otomatis dia akan kalah bersaing di sektor perbankan," ujar Wilgo kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (18/9/2017).

Wilgo menyatakan, perbankan saat ini harus sadar betul mengenai ketatnya persaingan karena kemajuan teknologi, tak hanya dengan sesama perbankan namun juga dengan industri keuangan nonbank (IKNB).

Jika kalah bersaing, tentu perbankan akan tertinggal dan ditinggalkan.

Secara terpisah, Direktur PT Bank Central Asia Tbk Santoso Liem menjelaskan, pengenaan biaya top up untuk menutup biaya investasi yang telah dilakukan bank untuk infrastruktur uang elektronik, yang jumlahnya tak sebanding dengan biaya top up sendiri.

(Baca: Siap-siap, "Top Up" Uang Elektronik Bakal Kena Biaya)

"Wacana tersebut memang dibicarakan, namun kebijakannya belum diterbitkan. Sebenarnya biaya top up tersebut tidak sebanding dengan investasi dan pemeliharaan oleh bank terhadap alat reader (pembaca)," ujar Santoso.

Di samping itu, imbuh Santoso, perbankan juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk pengguna jalan tol, mengenai upaya-upaya gerakan nontunai.

Aturan mengenai biaya top up uang elektronik saat ini masih disusun oleh Bank Indonesia (BI). Aturan tersebut sejalan dengan elektronifikasi transaksi di seluruh ruas tol di Indonesia mulai bulan depan.

Kompas TV Bank Indonesia menyatakan perbankan penerbit uang elektronik diperbolehkan menarik biaya transaksi isi ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com