Pengguna Commuterline Keberatan Ada Biaya Top Up Uang Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengguna Commuterline Jabodetabek mengaku keberatan dengan wacana pemerintah atau Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan aturan pengenaan biaya tarif isi ulang (fee top up) uang elektronik.

Deddy Herlambang Koordinator Komunitas Commuterline Mania mengatakan, pengenaan biaya isi ulang bisa memberatkan para pengguna commuterline yang setiap hari menggunakan uang elektronik tersebut sebagai saranan pembayaran tiket.

"Jelas kalau untuk pengenaan tarif isi ulang (uang elektronik) bagi kami terlalu memberatkan, memang nilainya kecil Rp 1.500 sampai Rp 2.000 tapi isi berkali-kali," ujar Deddy kepada Kompas.com, Senin (18/9/2017).

Menurutnya, sebagai pengguna angkutan umum, seharusnya masyarakat diberikan insentif dan bukan diberkan beban biaya tambahan berupa biaya pengisian uang elektronik.

(Baca: Siap-siap, "Top Up" Uang Elektronik Bakal Kena Biaya)

"Seharusnya pemerintah memberikan insentif karena kami ini sudah menggunakan angkutan umum paling tidak kami ini tidak menggunakan kendaraan pribadi dan mengurangi kepadatan lalulintas dan kemacetan," tegasnya.

Deddy menambahkan, saat ini pemerintah diharapkan berfikir ulang dan mengkaji lebih dalam terkait pungutan biaya isi ulang uang elektronik kepada masyarakat.

Ahmad Bustomi (25) salah satu pegawai swasta asal Kota Tangerang, mengatakan, wacana Bank Indonesia menerapkan biaya terhadap isi ulang uang elektronik dinilai tidak tepat dan memberatkan pengguna jasa transportasi umum.

"Kerja sehari-hari pakai kartu uang elektronik, untuk bayar commuterline, kadang buat bayar tiket busway juga, kalau dibebani biaya isi ulang pasti keberatan," jelasnya.

(Baca: YLKI: Biaya Top Up Uang Elektronik Tidak Fair untuk Konsumen)

Ahmad menambahkan, seharusnya pemerintah memberikan kebijakan ataupun aturan yang tidak memberi beban kepada masyarakat.

"Isi uang elektronik kan sering, kadang satu bulan dua kali, atau tiga kali, kalau ditambah biaya tambahan jangan dulu, masa pakai uang cash tidak ada biaya tambahan, pakai kartu uang elektronik malah tambah biaya," papar Ahmad.

Selain itu, Marjudin (32) salah satu pegawai perusahan swasta yang juga pengguna kartu uang elektronik, mengaku kaget terkait rencana pemerintah menerapkan biaya tambahan saat isi ulang kartu uang elektronik.

"Intinya kecewa dan kaget, terkait adanya rencana biaya tambahan isi ulang," ujar Marjudin.

Menurutnya, saat ini pemerintah harus melakukan kajian terlebih dahulu terkait biaya isi ulang tersebut, karena akan memberikan dampak yang besar kepada pengguna kartu uang elektronik.

"Harusnya dikaji ulang atau dibatalkan, karena pada awalanya untuk mengurai kepadatan di jalan tol, jangan malah sekarang berdampak pada komersialisasi kartu uang elektronik," jelasnya

Seperti diketahui, saat ini aturan biaya isi ulang uang elektronik masih dalam tahap finalisasi Bank Indonesia.