Pengguna Commuterline: Seharusnya Kartu Uang Elektronik Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengguna Commuterline Jabodetabek menyatakan tak ingin diberikan beban biaya berupa pungutan tarif pengisian ulang uang elektronik.

Deddy Herlambang Koordintor Komunitas Commuterline Mania mengatakan, harusnya pemerintah memberikan insentif dan tidak menambah beban biaya kepada masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diberikan kemudahan jika ingin mendapatkan kartu uang elektronik.

"Seperti insentif berupa gratis pembelian kartu pertama, ini awalnya saja kan sudah beli sendiri sekitar Rp 20.000 dan itu bukan orang-orang tertentu saja tapi banyak jutaan orang," ujar Deddy kepada Kompas.com, Senin (18/9/2017).

(Baca: Pengguna Commuterline Keberatan Ada Biaya Top Up Uang Elektronik)

Menurut Deddy, saat ini penggunaan uang elektronik sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, mulai dari pembayaran tiket commuterline Jabodetabek, tiket TransJakarta, pembayaran tol, hingga pembayaran parkir kendaraan.

"Karena uang ini dipakai setiap hari seperti buat tol, buat transportasi digunakan setiap hari. Saya pikir jangan dulu dikenakan biaya isi ulang, nanti kan kedepannya parkir, belanja juga pakai kartu (uang elektronik)," jelasnya.

Sementara itu, Gemilang Tarigan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta kepada pemerintah dan perbankan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat jika ingin membeli kartu uang elektronik, bukan malah merencanakan biaya tambahan untuk pengisian ulang kartu uang elektronik.

(Baca: Biaya "Top Up" Uang Elektronik Bebani Pengguna Jalan Tol )

Menurutnya, saat ini jika ingin mendapatkan kartu uang elektronik masih mengalami kendala, seperti tidak tersedianya kartu uang elektronik di kantor-kantor cabang perbankan.

"Jangan dikenakan biaya dahulu, awalnya saja kan sudah beli, tapi masih agak sulit kadang dikantor cabang bank tidak tersedia," paparnya.